Breaking News! MK Tolak Gugatan UU KUHP soal Somasi
loading...
Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Selasa (28/2/2023). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
"Menolak permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Selasa (28/2/2023).
Salah satu pertimbangannya, Hakim Suharyoto menjelaskan bahwa kerugian konstitusional tidak dapat diterima lantaran UU tidak langsung berlaku. Oleh karena itu, MK belum melihat dampak akibat pemberlakuan UU tersebut
Sebagai informasi, UU KUHP digugat oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Perkara itu teregristrasi dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023.
Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sebagai tambahan informasi, dalam permohonannya Zico mengisahkan kejadian yang pernah dialaminya pada 2019, saat ia masih berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia digugat oleh Grab Indonesia hingga tingkat kasasi atas pencemaran nama baik.
Kejadian tersebut mendorong Zico untuk mengujikan ketentuan dalam KUHP tersebut ke MK. Pasal 433 ayat (3) KUHP menyatakan, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”
Pasal 434 ayat (2) KUHP menyatakan, “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.”
Pasal 509 huruf a dan b KUHP menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan palilit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan sebenarnya; b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a: atau c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”
Dalam sidang perdana yang digelar di MK pada Kamis (12/1/2023) Zico selaku pemohon melalui kuasa hukum Rustina Haryati menjelaskan, pada Agustus 2019 Grab Indonesia mengadakan tantangan (challenge) yang berhasil diselesaikan Zico untuk mendapatkan reward sebesar satu juta rupiah. Namun, reward tersebut tidak didapatkan pemohon.
Pemohon tetap beriktikad baik berkomunikasi dengan Grab. Pihak Grab hanya terus berjanji akan memberikan reward, namun reward tetap tidak diberikan.
Selanjutnya, pada Selasa, 3 September 2019, Zico memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban.
Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward tersebut ke akun grab Zico. Sejak itu, Zico tidak mengajukan upaya hukum apa pun lagi.
Namun tiba-tiba pada 5 Februari 2020, Zico mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa hukum mereka, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut mengklaim Zico telah merusak nama baik Grab dan meminta ganti rugi Satu Milyar Rupiah.
Zico tidak mengindahkan somasi tersebut. Kemudian tiba-tiba ia digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Isi gugatan tersebut sama seperti somasi, mengklaim Zico merusak nama baik Grab dan mereka meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah, di mana nominal tersebut adalah biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi pengacara Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners.
Di tingkat pengadilan negeri, gugatan mereka ditolak. Begitu pula di tingkat Banding, ditolak juga. Mereka pun mengajukan kasasi. Putusan kasasi pada 6 Desember 2022 menyatakan gugatan mereka ditolak.
Akhir perkara ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara paham hukum yang beriktikad baik, namun dituduh mencemarkan nama baik oleh perusahaan besar. Saat ini, jelas Rustina, pemohon tidak khawatir seandainya pun pihak perusahaan tersebut menempuh jalur pidana menggunakan UU ITE.
Sebab telah ada Surat Keputusan Bersama UU ITE antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian NRI. Namun keberadaan KUHP terbaru mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal terbaru hanya menyatakan “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”
“Artinya hal ini berpotensi bahwa Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, karena berpotensi dilaporkan ke polisi, harus menghadapi panggilan polisi, harus diperiksa polisi, padahal Pemohon dalam hal ini tidak bersalah apapun,” jelas Rustina.
Zico dalam petitiumnya memohon MK menyatakan Pasal 433 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”
Hal ini mutatis mutandis berlaku juga untuk Pasal 433 ayat (2) KUHP. Kemudian menyatakan Pasal 509 huruf a dan b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
"Menolak permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan, Selasa (28/2/2023).
Salah satu pertimbangannya, Hakim Suharyoto menjelaskan bahwa kerugian konstitusional tidak dapat diterima lantaran UU tidak langsung berlaku. Oleh karena itu, MK belum melihat dampak akibat pemberlakuan UU tersebut
Sebagai informasi, UU KUHP digugat oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Perkara itu teregristrasi dalam Nomor 1/PUU-XXI/2023.
Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 433 ayat (3), Pasal 434 ayat (2), dan Pasal 509 huruf a dan b KUHP terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Sebagai tambahan informasi, dalam permohonannya Zico mengisahkan kejadian yang pernah dialaminya pada 2019, saat ia masih berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia digugat oleh Grab Indonesia hingga tingkat kasasi atas pencemaran nama baik.
Kejadian tersebut mendorong Zico untuk mengujikan ketentuan dalam KUHP tersebut ke MK. Pasal 433 ayat (3) KUHP menyatakan, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”
Pasal 434 ayat (2) KUHP menyatakan, “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. pejabat dituduh melakukan sesuatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.”
Pasal 509 huruf a dan b KUHP menyatakan, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III: a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan palilit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan sebenarnya; b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a: atau c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.”
Dalam sidang perdana yang digelar di MK pada Kamis (12/1/2023) Zico selaku pemohon melalui kuasa hukum Rustina Haryati menjelaskan, pada Agustus 2019 Grab Indonesia mengadakan tantangan (challenge) yang berhasil diselesaikan Zico untuk mendapatkan reward sebesar satu juta rupiah. Namun, reward tersebut tidak didapatkan pemohon.
Pemohon tetap beriktikad baik berkomunikasi dengan Grab. Pihak Grab hanya terus berjanji akan memberikan reward, namun reward tetap tidak diberikan.
Selanjutnya, pada Selasa, 3 September 2019, Zico memasukkan berkas gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut diliput oleh media, bahkan media berusaha mengonfirmasi kepada Grab Indonesia, namun tidak ada jawaban.
Esoknya, Rabu 4 September 2019, Grab tiba-tiba memberikan reward tersebut ke akun grab Zico. Sejak itu, Zico tidak mengajukan upaya hukum apa pun lagi.
Namun tiba-tiba pada 5 Februari 2020, Zico mendapat somasi dari Grab Indonesia melalui kuasa hukum mereka, Rajamada & Partners. Isi dari somasi tersebut mengklaim Zico telah merusak nama baik Grab dan meminta ganti rugi Satu Milyar Rupiah.
Zico tidak mengindahkan somasi tersebut. Kemudian tiba-tiba ia digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 10 Maret 2020 dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. Isi gugatan tersebut sama seperti somasi, mengklaim Zico merusak nama baik Grab dan mereka meminta ganti rugi sebesar lima ratus juta rupiah, di mana nominal tersebut adalah biaya yang keluar untuk honorarium jasa advokat bagi pengacara Grab, yakni Lawfirm Rajamada & Partners.
Di tingkat pengadilan negeri, gugatan mereka ditolak. Begitu pula di tingkat Banding, ditolak juga. Mereka pun mengajukan kasasi. Putusan kasasi pada 6 Desember 2022 menyatakan gugatan mereka ditolak.
Akhir perkara ini menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara paham hukum yang beriktikad baik, namun dituduh mencemarkan nama baik oleh perusahaan besar. Saat ini, jelas Rustina, pemohon tidak khawatir seandainya pun pihak perusahaan tersebut menempuh jalur pidana menggunakan UU ITE.
Sebab telah ada Surat Keputusan Bersama UU ITE antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian NRI. Namun keberadaan KUHP terbaru mencabut Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pasal terbaru hanya menyatakan “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.”
“Artinya hal ini berpotensi bahwa Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, karena berpotensi dilaporkan ke polisi, harus menghadapi panggilan polisi, harus diperiksa polisi, padahal Pemohon dalam hal ini tidak bersalah apapun,” jelas Rustina.
Zico dalam petitiumnya memohon MK menyatakan Pasal 433 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum, terpaksa membela diri, atau merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.”
Hal ini mutatis mutandis berlaku juga untuk Pasal 433 ayat (2) KUHP. Kemudian menyatakan Pasal 509 huruf a dan b KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
(rca)
Lihat Juga :
