Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mimbar Agama Tak Boleh Jadi Media Penggiringan Politik Identitas
loading...
Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Syahrullah Iskandar mengatakan, mimbar agama tidak boleh menjadi media penggiringan politik identitas. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Segala bentuk politik identitas harus ditanggalkan, termasuk di mimbar agama, menjelang Pemilu 2024. Hal ini penting agar mimbar agama tidak menjadi sarana untuk memenuhi syahwat politik kekuasaan.
Hal ini ditegaskan Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Syahrullah Iskandar di Jakarta menanggapi potensi munculnya politik identitas pada Pemilu 2024.
"Menjadikan masjid sebagai media penggiringan dukungan politik dalam varian bentuk adalah hal yang tidak boleh dibiarkan, karena akan menimbulkan disintegrasi sosial. Biarkan rumah ibadah digunakan sesuai fungsinya sebagai perekat masyarakat," katanya, Sabtu (25/2/2023).
Menurut Syahrullah, argumentasi pembenaran menggunakan mimbar masjid sebagai sarana penggiringan politik sebagaimana fungsi masjid di masa Rasulullah SAW adalah benar. Namun, situasi sosial kekinian cukup berbeda, mimbar agama sering kali dijadikan sarana politik hanya untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan duniawi.
"Ketika umat beribadah itu berorientasi akhirat. Isi khotbah seharusnya mengingatkan dan memotivasi untuk kebaikan, bukan menciptakan perselisihan dan ketidaknyamanan," katanya.
Pengasuh Pesantren Pascatahfizh Bayt Al-Qur'an (PSQ) Jakarta ini juga menjelaskan, sejatinya politik yang mengedepankan identitas masing-masing dan menjadikannya sebagai acuan dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar dan sah. Namun jika lebih pada menjadikan identitas kesukuan, ras, agama, dan semacamnya sebagai acuan dasar dalam pilihan politik, maka berpotensi mempolarisasi masyarakat.
"Hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah potensi konflik berbasis suku, ras, agama, dan semacamnya. Ujungnya, masyarakat terpolarisasi berdasarkan identitas tersebut yang dapat bermuara pada disintegrasi sosial," katanya.
Dalam konteks yang sama, Wakil Sekjen Pengurus Besar Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) ini juga menjawab tudingan sekulerisme yang dilancarkan oleh kelompok yang kontra terhadap isu penolakan politik identitas pada konstestasi pemilu mendatang.
Hal ini ditegaskan Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta, Syahrullah Iskandar di Jakarta menanggapi potensi munculnya politik identitas pada Pemilu 2024.
"Menjadikan masjid sebagai media penggiringan dukungan politik dalam varian bentuk adalah hal yang tidak boleh dibiarkan, karena akan menimbulkan disintegrasi sosial. Biarkan rumah ibadah digunakan sesuai fungsinya sebagai perekat masyarakat," katanya, Sabtu (25/2/2023).
Menurut Syahrullah, argumentasi pembenaran menggunakan mimbar masjid sebagai sarana penggiringan politik sebagaimana fungsi masjid di masa Rasulullah SAW adalah benar. Namun, situasi sosial kekinian cukup berbeda, mimbar agama sering kali dijadikan sarana politik hanya untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan duniawi.
"Ketika umat beribadah itu berorientasi akhirat. Isi khotbah seharusnya mengingatkan dan memotivasi untuk kebaikan, bukan menciptakan perselisihan dan ketidaknyamanan," katanya.
Pengasuh Pesantren Pascatahfizh Bayt Al-Qur'an (PSQ) Jakarta ini juga menjelaskan, sejatinya politik yang mengedepankan identitas masing-masing dan menjadikannya sebagai acuan dalam kontestasi politik adalah hal yang wajar dan sah. Namun jika lebih pada menjadikan identitas kesukuan, ras, agama, dan semacamnya sebagai acuan dasar dalam pilihan politik, maka berpotensi mempolarisasi masyarakat.
"Hal negatif yang bisa ditimbulkan adalah potensi konflik berbasis suku, ras, agama, dan semacamnya. Ujungnya, masyarakat terpolarisasi berdasarkan identitas tersebut yang dapat bermuara pada disintegrasi sosial," katanya.
Dalam konteks yang sama, Wakil Sekjen Pengurus Besar Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) ini juga menjawab tudingan sekulerisme yang dilancarkan oleh kelompok yang kontra terhadap isu penolakan politik identitas pada konstestasi pemilu mendatang.
Explore More