Selidiki Harta Eks Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo Akan Dipanggil KPK
Sabtu, 25 Februari 2023 - 11:47 WIB
loading...
Mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo . Hal ini untuk selidiki hasil temuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Rafael Alun Trisambodo merupakanayah dari Mario Dandy Satrio (20) tersangka penganiayaan remaja Crystalino David Ozora alias David (17). Diketahui dari hasil laporannya, harta Rafael sebesar Rp56 Miliar.
"Atas LHKPN yang bersangkutan pada tahun 2012 sampai 2019, KPK pun telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, terkait untuk tindak lanjut berikutnya," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan persnya, Sabtu (25/2/2023).
Dia mengatakan, hal ini sebagai fungsi LHKPN KPK yang tidak hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan. Tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para penyelenggara negara.
"Untuk diketahui, selama 2022 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Pemeriksaan ini untuk mendukung tugas-tugas pencegahan korupsi atau pun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi," jelas Ipi.
Rafael Alun Trisambodo merupakanayah dari Mario Dandy Satrio (20) tersangka penganiayaan remaja Crystalino David Ozora alias David (17). Diketahui dari hasil laporannya, harta Rafael sebesar Rp56 Miliar.
"Atas LHKPN yang bersangkutan pada tahun 2012 sampai 2019, KPK pun telah melakukan pemeriksaan dan hasilnya telah disampaikan dan dikoordinasikan dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, terkait untuk tindak lanjut berikutnya," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding dalam keterangan persnya, Sabtu (25/2/2023).
Dia mengatakan, hal ini sebagai fungsi LHKPN KPK yang tidak hanya melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan. Tetapi juga pemeriksaan LHKPN dari para penyelenggara negara.
"Untuk diketahui, selama 2022 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 195 LHKPN, dan tahun sebelumnya 2021 sejumlah 185 LHKPN. Pemeriksaan ini untuk mendukung tugas-tugas pencegahan korupsi atau pun dukungan penanganan perkara tindak pidana korupsi," jelas Ipi.
Lihat Juga :
