Divonis 10 Bulan Penjara, Irfan Widyanto Sebut Risiko Tugas

JAKARTA - Irfan Widyanto , terdakwa kasus Obstruction of Justice pembunuhan Brigadir J telah divonis 10 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Merespons vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, Irfan Widyanto mengatakan perkara yang menimpanya merupakan risiko tugas sebagai perwira Polri.

"Saya hanya ingin mengatakan ini risiko tugas," ujar Irfan singkat saat hendak meninggalkan ruang sidang di PN Jaksel, Jumat (24/2/2023).



Sebelumnya, Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Irfan Widyanto dalam kasus Obstruction of Justice perkara pembunuhan Brigadir J.

Dalam menjatuhkan vonis tersebut, Majelis Hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan yang memberatkan yakni, terdakwa merupakan Polri yang seharusnya memiliki pengetahuan lebih dalam kegiatan penyidikan dan tindakan terhadap barang-barang terkait tindak pidana. Baca juga:

"Penyidik aktif di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang harusnya menjadi contoh bagi penyidik lainnya, tapi malah turut bertindak tidak sebagaimana mestinya," ujar Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi saat membacakan amar putusan, Jumat (24/2/2023).

Sementara pertimbangan yang meringankan hukuman Irfan Widyanto adalah telah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi dalam penghargaan di Indonesia dan lulusan terbaik Akpol tahun 2010.

"Terdakwa dalam masa tugas punya kinerja yang bagus dan diharapkan mampu memperbaiki perilakunya di kemudian hari dan dapat melanjutkan kariernya, bersikap sopan, masih muda dan punya tanggungan keluarga," jelas Hakim.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelumnya, tim jaksa menuntut lulusan terbaik Akademi Kepolisian (Akpol) 2010 itu dengan pidana penjara 1 tahun.

Dalam tuntutannya itu, JPU menilai Irfan Widyanto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.