Demokrat Sebut Hasto PDIP Menyesatkan, Klaim Pemilu Tertutup Suburkan Oligarki
loading...
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani membantah tuduhan bahwa sistem pemilu diubah menjadi proporsional terbuka untuk memenangkan Demokrat pada Pemilu 2009. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyanggah pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengenai sistem motif diubahnya sistem pemilu tertutup menjadi terbuka pada Pemilu 2009. Sebaliknya, Demokrat menganggap pernyataan Hasto menyesatkan masyarakat.
Menurut Kamhar, PDIP lewat Hasto sedang mencoba mereduksi dan mengalihkan substansi persoalan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup menjadi pada persoalan para pihak yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Dia mengatakan, Hasto menuding berubahnya sistem pemilihan pada Pemilu 2009 lewat judicial review pada akhir 2008 seolah-olah itu atas perintah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat. Padahal, kata Kamhar, itu tidak benar.
"Tuduhan Bung Hasto bahwa karena perubahan sistem pemilu tersebut Partai Demokrat memperoleh kenaikan hampir 300 persen. Pernyataan itu tak hanya keliru namun juga menyesatkan," ujar Kamhar Lakumani, Minggu (19/2/2023).
Kenaikan elektoral Partai Demokrat pada Pemilu 2009, lanjut Kamhar, jelas lantaran masyarakat masih sangat menghendaki SBY melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.
"Persentase perolehan suara Pak SBY jauh di atas Partai Demokrat artinya capaian Partai Demokrat pada masa itu terkerek naik sebagai insentif politik dari rakyat yang mengetahui bahwa Partai Demokrat adalah partainya Pak SBY yang akan menjadi kendaraan politik Pak SBY untuk maju lagi," jelas Kamhar Lakumani.
Kamhar mengungkapkan Partai Demokrat tetap bersikukuh mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka karena inilah sistem yang paling demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat.
"Rakyatlah yang berdaulat menentukan wakilnya di Parlemen. Bung Hasto harus lebih banyak belajar tentang demokrasi. Intisari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, Parpol salah satu pilar demokrasi menjadi alat untuk melayani kedaulatan rakyat," kata Kamhar.
Ia meminta PDIP tidak memutarbalikkan fakta bahwa justru sistem pemilu proporsional tertutup yang sangat rentan dengan perputaran uang di kalangan elite partai politik.
Menurut Kamhar, PDIP lewat Hasto sedang mencoba mereduksi dan mengalihkan substansi persoalan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup menjadi pada persoalan para pihak yang melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Dia mengatakan, Hasto menuding berubahnya sistem pemilihan pada Pemilu 2009 lewat judicial review pada akhir 2008 seolah-olah itu atas perintah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat. Padahal, kata Kamhar, itu tidak benar.
"Tuduhan Bung Hasto bahwa karena perubahan sistem pemilu tersebut Partai Demokrat memperoleh kenaikan hampir 300 persen. Pernyataan itu tak hanya keliru namun juga menyesatkan," ujar Kamhar Lakumani, Minggu (19/2/2023).
Kenaikan elektoral Partai Demokrat pada Pemilu 2009, lanjut Kamhar, jelas lantaran masyarakat masih sangat menghendaki SBY melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua.
"Persentase perolehan suara Pak SBY jauh di atas Partai Demokrat artinya capaian Partai Demokrat pada masa itu terkerek naik sebagai insentif politik dari rakyat yang mengetahui bahwa Partai Demokrat adalah partainya Pak SBY yang akan menjadi kendaraan politik Pak SBY untuk maju lagi," jelas Kamhar Lakumani.
Kamhar mengungkapkan Partai Demokrat tetap bersikukuh mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka karena inilah sistem yang paling demokratis dimana kedaulatan ada ditangan rakyat.
"Rakyatlah yang berdaulat menentukan wakilnya di Parlemen. Bung Hasto harus lebih banyak belajar tentang demokrasi. Intisari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, Parpol salah satu pilar demokrasi menjadi alat untuk melayani kedaulatan rakyat," kata Kamhar.
Ia meminta PDIP tidak memutarbalikkan fakta bahwa justru sistem pemilu proporsional tertutup yang sangat rentan dengan perputaran uang di kalangan elite partai politik.
Explore More