BKN: Lembaga Non-Struktural Tidak Punya ASN
loading...
BKN: Lembaga Non-Struktural tidak punya ASN. Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, dalam perampingan lembaga non-struktural (LNS), tidak ada pemecatan aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, LNS tidak punya ASN.
"LNS tidak punya ASN. ASN yang sekarang itu diperbantukan dari instansi lain," kata Bima melalui pesan singkatnya, Rabu (15/7/2020).
Dia pun mengungkapkan tidak banyak ASN yang diperbantukan di LNS. "Sedikit (ASN di LNS)."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan melakukan perampingan terhadap LNS. Menurutnya ada 18 lembaga yang akan dirampingkan. "Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga)," katanya.
Dia mengatakan, alasan perampingan untuk menghemat anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. "Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalaupun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia ingin agar organisasi pemerintahan sesederhana mungkin. Dengan begitu, dapat bergerak dengan cepat. "Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini," pungkasnya. (Baca juga: Penghapusan Lembaga Non Struktural untuk Hindari Pemborosan Kewenangan ).
"LNS tidak punya ASN. ASN yang sekarang itu diperbantukan dari instansi lain," kata Bima melalui pesan singkatnya, Rabu (15/7/2020).
Dia pun mengungkapkan tidak banyak ASN yang diperbantukan di LNS. "Sedikit (ASN di LNS)."
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan melakukan perampingan terhadap LNS. Menurutnya ada 18 lembaga yang akan dirampingkan. "Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga)," katanya.
Dia mengatakan, alasan perampingan untuk menghemat anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. "Semakin ramping organisasi ya cost-nya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalaupun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut dia ingin agar organisasi pemerintahan sesederhana mungkin. Dengan begitu, dapat bergerak dengan cepat. "Saya ingin kapal itu sesimpel mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak-balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini," pungkasnya. (Baca juga: Penghapusan Lembaga Non Struktural untuk Hindari Pemborosan Kewenangan ).
(zik)
Lihat Juga :
