Renstra Alutsista untuk TNI AU Paling Besar

JAKARTA - Mabes TNI telah menyusun rencana strategis (renstra) pemeliharaan dan perbaikan alat utama sistem senjata (alutsista). Renstra tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditandatangani menjadi peraturan presiden (perpres).

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menjelaskan, renstra tersebut sudah dialokasikan kepada tiga matra dalam pemeliharaan dan perbaikan alutsista. Untuk matra Angkatan Darat (AD) misalnya telah disiapkan anggaran sebesar Rp9,3 triliun, kemudian Angkatan Laut (AL) Rp17,9 triliun dan matra Angkatan Udara (AU) Rp93,9 triliun.

”Renstra itu berlaku selama lima tahun. Renstra ini segera kami dorong ke Bapak Presiden untuk disahkan melalui Perpres,” kata Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko saat menggelar pertemuan dengan Komisi I DPR terkait hasil pencapaian kinerja selama menjabat sebagai orang nomor satu di institusi militer tersebut di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin.

Dengan anggaran pemeliharaan dan perawatan ini, menurut Moeldoko, diharapkan perawatan dan pemeliharaan alutsista ataupun non-alutista bisa terprogram dengan baik. Nantinya, tidak ada lagi pemeliharaan atau perbaikan alutsista dengan sistem tambal-sulam atau kanibal suku cadang dari alutsista. ”Itu nggak boleh lagi. Ini (renstra) sebuah keharusan. Kalau tidak prajurit TNI akan menghadapi situasi sulit nantinya,” ujar Moeldoko.

Mengenai data Centre for Strategis and International Studies (CSIS) yang menyebutkan 52% alutsista yang dimiliki TNI berusia di atas 30 tahun, mantan KSAD itu tidak memungkirinya. Karenanya, dengan adanya program minimum essential forces (MEF) yang tengah dilaksanakan TNI, alutsista-alutsista yang sudah kuno akan tersingkir secara perlahan-lahan.

Moeldoko mencontohkan, di Marinir masih ada alutsista keluaran tahun 1957 yang masih terpelihara dengan baik. ”Memang benar kita masih memiliki beberapa alat yang tua, tapi saya pikir dengan peremajaan melalui MEF secara alamiah alutsista yang kuno akan minggir pelan-pelan,” ujarnya.

Mantan Pangdam Siliwangi itu menjelaskan bila TNI tengah melaksanakan program pemenuhan MEF tahap kedua untuk periode 2015–2019. Pada tahap ini diharapkan MEF mampu mencapai 68% dari kebutuhan minimum kekuatan TNI. Pada MEF tahap pertama yang sudah dilakukan, yaitu periode 2010- 2014, TNI telah melakukan peremajaan alutsista hingga mencapai 34%.

”Saya yakin bila MEF mampu diwujudkan menjadi 68% tentu akan semakin membanggakan. Sebab dengan pencapaian 34% saja sudah memberikan efek deteren yang besar,” ucapnya. Selain itu, Mabes TNI juga akan membentuk Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu) pengadaan alusista. Dewan itu nantinya dipimpin Kepala Staff Umum (Kasum) TNI yang beranggotakan para wakil kepala staf.

Pembentukan Wanjaktu ini bertugas melakukan sinkronisasi pengadaan alutsista ditiap- tiap matra. Moeldoko mencontohkan, dalam pengadaan helikopter, TNI AD memiliki Bell dan AL juga memiliki Bell. Jadi pengadaan alutsista ini bisa lebih rapat dan selaras serta tidak banyak macam jenisnya, tetapi tidak mengecilkan hakikat ancaman yang ada. ”Kami harus menuju pada interoperability. Satu komando, agar lebih mudah,’’ tuturnya.

Disinggung soal transparansi dalam pengadaan alutsista, Moeldoko menjawab bahwa semua proses pengadaan alutsista memang memiliki aturannya yang sudah ditentukan lewat perpres. ”Yang jelas semua proses berjalan sesuai aturan perpres, tidak boleh tunjuk kanankiri, semuanya harus melalui tender terbuka, prosesnya sungguh terbuka tidak boleh lagi aneh-aneh,” paparnya.

Moeldoko mengakui, ada beberapa aspek pengadaan alutsista yang tidak bisa diungkapkan ke publik karena menyangkut kerahasiaan dan pertahanan negara. ”Ada hal-hal yang memang dibuka melalui elektronik. Tapi khusus alutsista tidak boleh. Jenis barangnya apa jumlahnya berapa itu tidak boleh dibuka karena berkaitan dengan kerahasiaan,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik menilai Panglima TNI telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sejumlah inovasi-inovasi telah dicapai. ”Kami ingin apa yang sudah dicapai dan pemikiran maupun gagasan yang baik harus dijaga kesinambungannya oleh penggantinya yang akan menjadi pimpinan di institusi TNI,” kata Mahfud.

Sucipto