Jelang Pemilu 2024, Politik SARA Harus Dicegah Sejak Dini
Minggu, 12 Februari 2023 - 16:33 WIB
loading...
Sekretaris MUI Kota Serang KH Amas Tadjuddin. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Menjelang kontestasi Pemilu 2024 , mesin-mesin politik akan segera bergerak untuk mendulang suara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan kepada semua pihak untuk ikut berperan dalam mencegah penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam untuk memenangkan kontestasi.
"Isu SARA dimainkan oleh para pihak yang sesungguhnya telah teridentifikasi merupakan kelompok kepentingan yang ingin menang dengan berbagai cara. Hal seperti ini harus dicegah secara dini agar proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai," kata Sekretaris MUI Kota Serang KH Amas Tadjuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2023).
Menurutnya, politik SARA akan memicu situasi masyarakat menjadi panas dan mudah terbakar. Apalagi dibumbui ujaran kebencian yang kemudian digoreng dengan minyak bernuansa asing, sehingga menimbulkan gangguan kerukunan, dan berakhir dengan konflik terbuka.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Capres 2024 Tak Gunakan Politik SARA dan Politisasi Agama
"Produksi hoaks dan fitnah meningkat, bahkan dalil ayat-ayat suci tersebar dimanipulasi sedemikian rupa guna mencekoki dan membodohi umat sejagat. Yang penting menang," kata Kiai Amas Tadjuddin.
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten ini berkaca pada Pemilu 2019, kontestasi politik tidak sedikit diwarnai dengan nuansa permusuhan. Jika dipandang perlu, bagi pihak yang dianggap tidak sepaham dan beda pilihan dengan kelompoknya segera dilayangkan tuduhan kafir, munafik, musyrik, murtad.
"Inilah inti persoalan (berbalut nafsu) golongan manusia dalam jagat politik jelang pemilu," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten ini.
Karena itu, Kiai Amas menjelaskan, perlunya peran aktif dan kearifan semua tokoh untuk melakukan deteksi dini dan pencegah dini sebelum rumah Indonesia menjadi panas terbakar dan hangus meluas. Penegakkan hukum adalah bagian dari jalan upaya serius untuk mewujudkan Indonesia rukun, yang harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari solusi menjaga pemilu 2024 berkualitas.
Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas lainnya, kata Kiai Amas, adalah ujung tombak untuk memperkuat, menggalang, menjaga, dan merawat kerukunan antarumar beragama serta keharmonisan masyarakat.
"Forum kebangsaan dan ormas moderat lainnya harus senantiasa proaktif dan netral jelang pemilu, menjaga umat tetap harmoni, bersinergi dengan para pihak dan juga para penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan rukun, lancar, aman, dan damai," katanya.
Kiai Amas berharap terwujud pemilu berkualitas, jujur dan adil, jauh dari provokasi konflik SARA, terhentinya hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta dapat menghasilkan para pemimpin yang sah, kuat dan tangguh. "Kita harus menjadi yang terdepan cegah dini politik SARA mewujudkan Indonesia Maju, rukun dan damai, serta melahirkan para pemimpin yang menerima dan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945," katanya.
"Isu SARA dimainkan oleh para pihak yang sesungguhnya telah teridentifikasi merupakan kelompok kepentingan yang ingin menang dengan berbagai cara. Hal seperti ini harus dicegah secara dini agar proses demokrasi berjalan lancar, aman, dan damai," kata Sekretaris MUI Kota Serang KH Amas Tadjuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (12/2/2023).
Menurutnya, politik SARA akan memicu situasi masyarakat menjadi panas dan mudah terbakar. Apalagi dibumbui ujaran kebencian yang kemudian digoreng dengan minyak bernuansa asing, sehingga menimbulkan gangguan kerukunan, dan berakhir dengan konflik terbuka.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Capres 2024 Tak Gunakan Politik SARA dan Politisasi Agama
"Produksi hoaks dan fitnah meningkat, bahkan dalil ayat-ayat suci tersebar dimanipulasi sedemikian rupa guna mencekoki dan membodohi umat sejagat. Yang penting menang," kata Kiai Amas Tadjuddin.
Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten ini berkaca pada Pemilu 2019, kontestasi politik tidak sedikit diwarnai dengan nuansa permusuhan. Jika dipandang perlu, bagi pihak yang dianggap tidak sepaham dan beda pilihan dengan kelompoknya segera dilayangkan tuduhan kafir, munafik, musyrik, murtad.
"Inilah inti persoalan (berbalut nafsu) golongan manusia dalam jagat politik jelang pemilu," kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten ini.
Karena itu, Kiai Amas menjelaskan, perlunya peran aktif dan kearifan semua tokoh untuk melakukan deteksi dini dan pencegah dini sebelum rumah Indonesia menjadi panas terbakar dan hangus meluas. Penegakkan hukum adalah bagian dari jalan upaya serius untuk mewujudkan Indonesia rukun, yang harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat sebagai bagian dari solusi menjaga pemilu 2024 berkualitas.
Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas lainnya, kata Kiai Amas, adalah ujung tombak untuk memperkuat, menggalang, menjaga, dan merawat kerukunan antarumar beragama serta keharmonisan masyarakat.
"Forum kebangsaan dan ormas moderat lainnya harus senantiasa proaktif dan netral jelang pemilu, menjaga umat tetap harmoni, bersinergi dengan para pihak dan juga para penyelenggara pemilu agar pemilu berjalan rukun, lancar, aman, dan damai," katanya.
Kiai Amas berharap terwujud pemilu berkualitas, jujur dan adil, jauh dari provokasi konflik SARA, terhentinya hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta dapat menghasilkan para pemimpin yang sah, kuat dan tangguh. "Kita harus menjadi yang terdepan cegah dini politik SARA mewujudkan Indonesia Maju, rukun dan damai, serta melahirkan para pemimpin yang menerima dan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
