Perppu Corona Beri Cek Kosong bagi Pemerintah untuk Melakukan Akrobat Susun APBN
Selasa, 28 April 2020 - 15:41 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pasal menjadi poin permohonan dalam sidang perdana pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 terkait Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 yang digelar di Mahkamah Kontitusi (MK), Selasa (28/4/2020).
Salah satunya, Pasal 2 Perppu 1/2020 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. Hal itu dikemukakan Ahmad Yani, anggota tim hukum yang mewakili pemohon Sirajuddin Syamsyuddin, Sri Edi Swasono, dan Amien Rais.
Merujuk Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 bahwa APBN ditetapkan setiap tahun. Persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan menentukan nilai cost pembiayaan dalam APBN.
"Justru (Perppu 1/2020) dibuat dibuka di atas tiga persen sampai dengan tahun anggaran 2022," kata Ahmad Yani. (Baca juga: Menguji Pasal Kekebalan Hukum Pejabat ).
Padahal APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 belum ada produk hukumnya. Karena itu, adanya Perppu 1/2020 malah membuat penetapan APBN setiap tahun tidak bermakna apa pun dengan selisih antara pendapatan belanja dibuat tanpa batas maksimal.
Selain itu, kata dia, Pasal 2 Perppu 1/2020 telah menihilkan persetujuan DPR. Padahal, APBN harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan terbitnya Perppu tersebut, maka DPR tidak bisa menggunakan fungsi persetujuan secara leluasa untuk menentukan batas maksimal persentase PDB.
"Itu sama saja memberikan cek kosong bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN, setidaknya sampai dengan tiga tahun ke depan hingga tahun 2022. Itu berpotensi disalahgunakan pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman dari luar negeri," katanya.
Hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN, termasuk meningkatnya rasio utang dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, pihaknya meminta MK untuk menguji muatan Perppu 1/2020 yang dianggap tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat. (Baca juga: Selain Perppu Corona, Berikut Sejumlah Perppu yang Pernah Digugat ke MK ).
Yani menilai, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan Perppu yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan anggaran negara atau keuangan publik.
Salah satunya, Pasal 2 Perppu 1/2020 yang dianggap bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945. Hal itu dikemukakan Ahmad Yani, anggota tim hukum yang mewakili pemohon Sirajuddin Syamsyuddin, Sri Edi Swasono, dan Amien Rais.
Merujuk Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 bahwa APBN ditetapkan setiap tahun. Persentase defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan menentukan nilai cost pembiayaan dalam APBN.
"Justru (Perppu 1/2020) dibuat dibuka di atas tiga persen sampai dengan tahun anggaran 2022," kata Ahmad Yani. (Baca juga: Menguji Pasal Kekebalan Hukum Pejabat ).
Padahal APBN Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 belum ada produk hukumnya. Karena itu, adanya Perppu 1/2020 malah membuat penetapan APBN setiap tahun tidak bermakna apa pun dengan selisih antara pendapatan belanja dibuat tanpa batas maksimal.
Selain itu, kata dia, Pasal 2 Perppu 1/2020 telah menihilkan persetujuan DPR. Padahal, APBN harus mendapat persetujuan dari DPR. Dengan terbitnya Perppu tersebut, maka DPR tidak bisa menggunakan fungsi persetujuan secara leluasa untuk menentukan batas maksimal persentase PDB.
"Itu sama saja memberikan cek kosong bagi pemerintah untuk melakukan akrobat dalam penyusunan APBN, setidaknya sampai dengan tiga tahun ke depan hingga tahun 2022. Itu berpotensi disalahgunakan pemerintah untuk memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya pinjaman dari luar negeri," katanya.
Hal ini dapat berimplikasi pada membengkaknya pos pembiayaan APBN, termasuk meningkatnya rasio utang dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu, pihaknya meminta MK untuk menguji muatan Perppu 1/2020 yang dianggap tidak memiliki urgensi dan alasan hukum yang kuat. (Baca juga: Selain Perppu Corona, Berikut Sejumlah Perppu yang Pernah Digugat ke MK ).
Yani menilai, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengatur mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat tanpa perlu mengeluarkan Perppu yang memang sama sekali tidak dikenal dalam rezim penyusunan anggaran negara atau keuangan publik.
(zik)
Lihat Juga :
