Rapim TNI-Polri Bahas Krisis Global, Pemilu, hingga DOB Papua
loading...
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memberikan keterangan kepada media di sela Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). FOTO/MPI/PUTERANEGARA
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Rapat Pimpinan ( Rapim) TNI-Polri tahun ini membahas sejumlah agenda. Antara lain krisis global, Pemilu 2024, hingga Daerah Otonomi Baru (DOB).
"Hari ini kita membahas tindak lanjut terkait RKB 2023 khususnya peran TNI-Polri untuk mengawal hal-hal apa yang menjadi kebijakan pemerintah namun di sisi lain juga menjadi tugas pokok TNI-Polri," kata Sigit usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Sigit memaparkan, dalam Rapim TNI-Polri terdapat empat fondasi perekonomian Indonesia yang harus dijaga dan dikawal oleh kedua institusi tersebut.
Baca juga: Hadiri Rapim TNI-Polri, Jokowi: Samakan Visi dan Jaga Proses Hilirisasi
"Agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di tahun 2023 ini di samping krisis global masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," ujar Sigit.
Ketidakpastian global, kata Sigit, dapat menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan, dan energi. Hal itu rawan melahirkan potensi konflik. "Tentunya kita menghadapi itu semua dan di sisi lain menghadapi tahun politik," ucap Sigit.
Kemudian terkait Pemilu 2024, Sigit menyatakan, kepolisian dan Bawaslu telah berkoordinasi, terutama dalam pemetaan wilayah berpotensi rawan dalam pesta demokrasi lima tahuhan itu.
"Nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian, itu betul-betul dipersiapakan personel TNI-Polri untuk betul-betul bisa menjaga, agar tidak berkembang menjadi potensi yang tentu tidak kita harapkan," katanya.
Baca juga: TNI-Polri Gelar Rapim Bahas Stabilitas Keamanan hingga Pemilu 2024
Sigit menyebut TNI-Polri juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan program Daerah Otonomi Baru (DOB). Soft approach dikedepankan guna mengamankan program tersebut, namun tetap melakukan penegakan hukum.
"Dua hal itu kita lakukan bersama, karena kita ingin kesejahteraan masyarakat Papua ke depan menjadi semakin baik dengan program yang terus digulirkan pemerintah," katanya.
"Hari ini kita membahas tindak lanjut terkait RKB 2023 khususnya peran TNI-Polri untuk mengawal hal-hal apa yang menjadi kebijakan pemerintah namun di sisi lain juga menjadi tugas pokok TNI-Polri," kata Sigit usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Sigit memaparkan, dalam Rapim TNI-Polri terdapat empat fondasi perekonomian Indonesia yang harus dijaga dan dikawal oleh kedua institusi tersebut.
Baca juga: Hadiri Rapim TNI-Polri, Jokowi: Samakan Visi dan Jaga Proses Hilirisasi
"Agar posisi Indonesia tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh, khususnya menghadapi situasi di tahun 2023. Di tahun 2023 ini di samping krisis global masih terus terjadi karena krisis sosial dan iklim yang sampai saat ini belum selesai," ujar Sigit.
Ketidakpastian global, kata Sigit, dapat menimbulkan multidimensi masalah ekonomi, pangan, dan energi. Hal itu rawan melahirkan potensi konflik. "Tentunya kita menghadapi itu semua dan di sisi lain menghadapi tahun politik," ucap Sigit.
Kemudian terkait Pemilu 2024, Sigit menyatakan, kepolisian dan Bawaslu telah berkoordinasi, terutama dalam pemetaan wilayah berpotensi rawan dalam pesta demokrasi lima tahuhan itu.
"Nanti di satu titik untuk menentukan daerah mana yang harus kita amankan, daerah sangat rawan, daerah rawan dan daerah yang menjadi perhatian, itu betul-betul dipersiapakan personel TNI-Polri untuk betul-betul bisa menjaga, agar tidak berkembang menjadi potensi yang tentu tidak kita harapkan," katanya.
Baca juga: TNI-Polri Gelar Rapim Bahas Stabilitas Keamanan hingga Pemilu 2024
Sigit menyebut TNI-Polri juga mengawal seluruh kebijakan pemerintah terkait dengan program Daerah Otonomi Baru (DOB). Soft approach dikedepankan guna mengamankan program tersebut, namun tetap melakukan penegakan hukum.
"Dua hal itu kita lakukan bersama, karena kita ingin kesejahteraan masyarakat Papua ke depan menjadi semakin baik dengan program yang terus digulirkan pemerintah," katanya.
(abd)
Explore More