DPR Anggap Toleransi Sudah Cukup, Saatnya Tindak Tegas KKB Papua
loading...
DPR menilai toleransi atas tindakan-tindakan KKB di Papua sudah cukup sehingga perlu langkah lebih tegas menghadapi mereka. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai toleransi negara terhadap Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) di Papua sudah cukup. Saatnya mengambil langkah tegas menghadapi kekerasan dan teror yang dilakukan terhadap TNI maupun masyarakat sipil. Aksi terbaru, KKB membakar sebuah pesawat milik maskapai Susi Air serta menyandera pilot dan warga.
"Ya sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di sela-sela acara HUT Gerindra ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menurut Dasco, dengan melihat kondisi terakhir, dia menilai toleransi pemerintah sudah cukup dan perlu diambil langkah tegas di Papua. "Untuk itu, saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas," tegasnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyatakan DPR akan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap KKB.
" DPR mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak untuk menegakkan hukum di Papua," tandas Dasco.
"Ya sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di sela-sela acara HUT Gerindra ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Menurut Dasco, dengan melihat kondisi terakhir, dia menilai toleransi pemerintah sudah cukup dan perlu diambil langkah tegas di Papua. "Untuk itu, saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas," tegasnya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyatakan DPR akan mendukung penuh upaya-upaya pemerintah, khususnya aparat penegak hukum untuk mengambil langkah tegas terhadap KKB.
" DPR mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak untuk menegakkan hukum di Papua," tandas Dasco.
(muh)
Lihat Juga :
