Mahfud MD Sebut Pernyataan Luhut dan Tito Pengaruhi Turunnya Indeks Persepsi Korupsi
Senin, 06 Februari 2023 - 17:12 WIB
loading...
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut pernyataan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Mendagri Tito Karnavian mempengaruhi turunnya IPK Indonesia tahun pengukuran 2022. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dinilai mempengaruhi turunnya Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun pengukuran 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pernyataan Luhut soal tidak perlunya operasi tangkap tangan (OTT) dan Tito soal aparat diminta tak selidiki kepala daerah cukup berpengaruh. Namun, kata Mahfud, Presiden Jokowi sendiri yang akan menilai tepat atau tidaknya omongan kedua menteri tersebut. Baca juga: IPK Indonesia Anjlok, Jokowi Panggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK ke Istana
"Kalau tanggapan Presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
"Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya Indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul, apa tidak itu nanti kita di rapat berikut," sambungnya.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, kata Mahfud, bahwa ucapan Luhut terkait OTT berpengaruh dengan turunnya CPI.
"Tadi dari hitung-hitungan ketua KPK memang itu sangat berpengaruh. Sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu," jelasnya.
Terkait dengan omongan Luhut dan Tito tersebut, Mahfud mengatakan bahwa dirinya masih menunggu arahan khusus Presiden Jokowi. Dirinya mengatakan Jokowi akan memberikan arahan khusus pada 2-3 hari ke depan.
"Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa. Itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," paparnya.
Karena itu, Mahfud menambahkan bahwa pada rapat berikutnya akan diundang masyarakat sipil dan lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi. Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, KPK: Tanggung Jawab Bersama
"Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang," tutupnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pernyataan Luhut soal tidak perlunya operasi tangkap tangan (OTT) dan Tito soal aparat diminta tak selidiki kepala daerah cukup berpengaruh. Namun, kata Mahfud, Presiden Jokowi sendiri yang akan menilai tepat atau tidaknya omongan kedua menteri tersebut. Baca juga: IPK Indonesia Anjlok, Jokowi Panggil Jaksa Agung, Kapolri, dan Ketua KPK ke Istana
"Kalau tanggapan Presiden tentang pernyataan-pernyataan pejabat seperti Pak Luhut, dan yang lain-lain itu nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
"Tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya Indeks seakan-akan pemerintah itu nggak mau OTT. Tetapi apakah itu betul, apa tidak itu nanti kita di rapat berikut," sambungnya.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, kata Mahfud, bahwa ucapan Luhut terkait OTT berpengaruh dengan turunnya CPI.
"Tadi dari hitung-hitungan ketua KPK memang itu sangat berpengaruh. Sehingga agak anjlok dalam minggu-minggu saat itu," jelasnya.
Terkait dengan omongan Luhut dan Tito tersebut, Mahfud mengatakan bahwa dirinya masih menunggu arahan khusus Presiden Jokowi. Dirinya mengatakan Jokowi akan memberikan arahan khusus pada 2-3 hari ke depan.
"Yang jelas kita akan terus berperang melawan korupsi dan hasilnya sebenarnya sudah cukup bagus. Cuma itu perubahan indikator, perubahan lembaga yang diagregat itu ya tidak apa-apa. Itu pekerjaan TII. Kita tidak bisa menggugat tapi kita juga punya catatan-catatan kemajuan sendiri," paparnya.
Karena itu, Mahfud menambahkan bahwa pada rapat berikutnya akan diundang masyarakat sipil dan lembaga-lembaga terkait pemberantasan korupsi. Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, KPK: Tanggung Jawab Bersama
"Itu tadi dibahas juga karena itu dianggap baik oleh masyarakat sipil yang akan diundang, lembaga-lembaga yang akan diundang," tutupnya.
(kri)
Lihat Juga :
