Relawan Tegaskan Jokowi Patuhi Konstitusi Soal Masa Jabatan Presiden

JAKARTA - Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin mengecam kelompok yang menggiring isu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ingin memperpanjang masa jabatannya menjadi tiga periode. Sebab, Jokowi sudah menegaskan komitmennya untuk menaati konstitusi terkait dengan masa jabatan.

Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Ulin Ni'am Yusron, mengaku gerah dengan rumor-rumor tak bertanggungjawab ini. Menurut Ulin, Jokowi telah berkali-kali menolak dorongan sejumlah pihak untuk menambah satu periode jabatan kepresidenan. “Presiden, kan, berkali-kali menyampaikan, tidak ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode,” ungkapnya, Senin (6/2/2023).

Ulin mengungkapkan kekecewaannya ada pihak-pihak yang mengipasi isu tak berdasar dan jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi tersebut. “Tak ada langkah sistemik untuk Jokowi tiga periode atau memperpanjang jabatan,” beber pegiat media sosial ini.



Framing tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden yang dilakukan media hanyalah berasal dari kepingan yang tidak menciptakan satu gambar utuh. “Jangan kaget kalau gambaran utuh gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak pernah mewujud hingga hari ini,” katanya.



Tudingan adanya langkah sistemik dengan menggunakan alat negara untuk mencapai tujuan tertentu jelas hoaks. Sejauh ini, tidak ada perangkat presiden yang dipakai untuk menanam, menumbuhkan, merawat dan menyuburkan gagasan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Wacana tiga periode atau perpanjangan masa jabatan telah memicu banyaknya konten hoaks yang berisi potongan kegiatan Presiden Jokowi yang seakan-akan mendukung tiga periode. “Kita harus gotong royong menghentikan wacana ini,” ajaknya.

Justru yang terjadi saat ini semua alat negara sedang bersiap mengikuti semua tahapan proses pemilu legislatif, pemilu presiden sesuai jadwal yang disusun Komisi Pemilihan Umum. Terkait adanya manuver partai politik, kelompok relawan, termasuk beberapa individu yang bersuara tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden adalah dinamika politik.

“Setali tiga uang cara pandangnya dalam melihat aspirasi impeachment, ganti presiden atau penjatuhan presiden sebelum masa jabatannya berakhir,” ungkap Ulin.

Kekuatan partai dan pendukung presiden saat ini dikerahkan untuk membantu percepatan pembangunan Indonesia Maju untuk mewariskan pada pemerintah berikutnya, serta membantu estafeta kepemimpinan nasional yang jujur dan adil.

“Ada tiga hal yang sedang dikebut pemerintah Jokowi-KH Ma’ruf Amin yakni, akselerasi, legasi dan suksesi. Gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden tidak saja bertentangan dengan konstitusi tapi juga pengingkaran sejarah dan akal sehat,” ucapnya.

Konstitusi sudah menutup peluang tersebut, sejarah Reformasi yang telah merevisi pemerintah tanpa batas dan otoriter harus selalu jadi panduan gerakan politik. “Akal sehat menyatakan kekuasaan dan jabatan harus ada batasnya. Jogja ada punya Wates, kok,” sindir Ulin.

Ulin menambahkan, kalau ada orang per orang dengan posisi di sekitar Presiden bermanuver menggelindingkan isu tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden justru makin menunjukkan watak rakus ingin terus berkuasa, cari uang kembalian lebih banyak dan takut akses kekuasaan jatuh ke tangan orang lain kalau pemerintahan berganti.

“Sejauh ini saya tidak pernah menerima perintah untuk mengawal gagasan tiga periode atau memperpanjang jabatan Presiden,” ujarnya.