Luhut Minta Pemerintah Tak Disangka Buruk, Demokrat Tegaskan Kritik Itu Wajib
Minggu, 05 Februari 2023 - 12:27 WIB
loading...
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera mengatakan bagi partainya kritik terhadap kebijakan pemerintah itu wajib. Foto/dok/.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan menyentil orang yang belum pernah menjabat agar tidak selalu berburuk sangka terhadap pemerintah . sebab mengurus negara bukanlah perkara mudah.
"Jangan cepat-cepat berburuk sangka. Kalo kau belum pernah menjabat di pemerintah. Jangan asal ngomong. Tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut dalam sambutan peresmian Sail Teluk Cenderawasih yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2/2023).
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera mengingatkan bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan kritik. Hal itu harus dipahami setiap pejabat negara, termasuk Luhut.
Baca juga: Politikus Demokrat Dukung Pernyataan Amien Rais, Minta Luhut Mundur
"Jangan alergi dengan kritik, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," kata Herzaky dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).
Dia mengatakan, Indonesia menganut sistem demokrasi, yang di dalamnya juga terdapat prinsip check and balances. Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan ketua umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," ujarnya.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat itu lantas menyinggung negara otoriter yang melarang kritik terhadap apa pun kebijakan pemerintah walau merugikan rakyat. Menurut dia, rakyat boleh melakukan kritik tanpa solusi. Sebab pemerintahlah yang mesti memikirkan solusinya.
"Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," ujarnya.
Dia pun membandingkan 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, kata dia, rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. "Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," pungkasnya.
"Jangan cepat-cepat berburuk sangka. Kalo kau belum pernah menjabat di pemerintah. Jangan asal ngomong. Tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut dalam sambutan peresmian Sail Teluk Cenderawasih yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2/2023).
Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera mengingatkan bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan kritik. Hal itu harus dipahami setiap pejabat negara, termasuk Luhut.
Baca juga: Politikus Demokrat Dukung Pernyataan Amien Rais, Minta Luhut Mundur
"Jangan alergi dengan kritik, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," kata Herzaky dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).
Dia mengatakan, Indonesia menganut sistem demokrasi, yang di dalamnya juga terdapat prinsip check and balances. Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan ketua umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," ujarnya.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat itu lantas menyinggung negara otoriter yang melarang kritik terhadap apa pun kebijakan pemerintah walau merugikan rakyat. Menurut dia, rakyat boleh melakukan kritik tanpa solusi. Sebab pemerintahlah yang mesti memikirkan solusinya.
"Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," ujarnya.
Dia pun membandingkan 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kala itu, kata dia, rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. "Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :
