KSAD Dudung Absen Rapat DPR, Wakil Ketua Komisi I Minta Jangan Dibesar-Besarkan
Sabtu, 04 Februari 2023 - 16:58 WIB
loading...
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan TNI pada Kamis, 2 Februari 2023 tidak perlu dibesar-besarkan. Abdul Kharis menjelaskan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah mengirimkan surat kepada Komisi I DPR tentang alasan KSAD Dudung berhalangan hadir pada rapat tersebut.
Apalagi, KSAD Dudung sudah wakilkan oleh Wakasad Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto. “Panglima sudah kirim surat ke kita (terkait ketidakhadiran KSAD Dudung),” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Menurutnya, bukan masalah KSAD Dudung absen dalam rapat dan tidak mendampingi Yudo Margono. Sebab, Dudung sudah menyampaikan laporan kepada Panglima TNI bahwa tidak bisa hadir pada rapat DPR karena ada kegiatan kunjungan kerja di luar negeri.
Baca juga: Absen Raker, KSAD Dudung Diminta Lebih Hormati DPR
Abdul Kharis berpendapat, jadwal rapat pembahasan Papua sebenarnya bisa digeser ke waktu lainnya. “Kepentingannya kalau memang ada komunikasi, misalnya ‘Bu Ketua pas kunjungan’ oke kalau gitu kita geser kapan. Kalau gitu saja beres, sehingga tidak perlu dipolitisir berlebihan itu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia mengatakan, KSAD Dudung dapat menjadi solusi masalah yang tengah berlangsung di Papua. Sebab, Dudung dinilai prajurit profesional dan sudah malang melintang di berbagai penugasan operasi.
“Sehingga kita sangat berharap konsep dari Pak Dudung untuk penyelesaian Papua, di samping itu masalah yang ada di Indonesia bagian timur tersebut adalah teritorial Angkatan Darat,” ujarnya.
Baca: Komisi I Minta KSAD Dudung Perbaiki Komunikasi, Panglima TNI: Nanti Saya Sampaikan
“Jadi, ini bukan sesuatu yang harus dibesar besarkan. Intinya agar ada pembicaraan dan cari solusi bersama. Sebenarnya sederhana permasalahannya,” sambungnya.
Dia pun berharap agar KSAD Dudung bisa hadir pada rapat bersama Komisi I DPR berikutnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ia dan pimpinan Komisi I lainnya mengaku baru tahu Jenderal Dudung absen dalam raker.
"Biasanya ada komunikasi lebih awal tapi ini Pak KSAD tidak hadir, seluruh pimpinan baru tahu hari ini," kata Meutya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Menurut Meutya, agenda raker itu adalah membahas Papua yang lebih banyak merupakan wewenang TNI AD. "Kita sebenarnya membahas Papua, meskipun Pak Wakasad bisa menjawab dengan baik," katanya.
Absennya Dudung dalam raker memang disampaikan dalam surat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Di dalamnya memberitahukan bahwa Dudung sedang kunjungan kerja ke Korea.
Namun, Meutya tetap mempertanyakan alasan Dudung tidak memberi pemberitahuan sendiri. "Kami apresiasi (surat) dari panglima, tapi biasanya kan yang bersangkutan juga mengirimkan surat," ujar politikus Partai Golkar ini.
Apalagi, KSAD Dudung sudah wakilkan oleh Wakasad Letnan Jenderal (Letjen) TNI Agus Subiyanto. “Panglima sudah kirim surat ke kita (terkait ketidakhadiran KSAD Dudung),” ujar Abdul Kharis saat dihubungi, Sabtu (4/2/2023).
Menurutnya, bukan masalah KSAD Dudung absen dalam rapat dan tidak mendampingi Yudo Margono. Sebab, Dudung sudah menyampaikan laporan kepada Panglima TNI bahwa tidak bisa hadir pada rapat DPR karena ada kegiatan kunjungan kerja di luar negeri.
Baca juga: Absen Raker, KSAD Dudung Diminta Lebih Hormati DPR
Abdul Kharis berpendapat, jadwal rapat pembahasan Papua sebenarnya bisa digeser ke waktu lainnya. “Kepentingannya kalau memang ada komunikasi, misalnya ‘Bu Ketua pas kunjungan’ oke kalau gitu kita geser kapan. Kalau gitu saja beres, sehingga tidak perlu dipolitisir berlebihan itu,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia mengatakan, KSAD Dudung dapat menjadi solusi masalah yang tengah berlangsung di Papua. Sebab, Dudung dinilai prajurit profesional dan sudah malang melintang di berbagai penugasan operasi.
“Sehingga kita sangat berharap konsep dari Pak Dudung untuk penyelesaian Papua, di samping itu masalah yang ada di Indonesia bagian timur tersebut adalah teritorial Angkatan Darat,” ujarnya.
Baca: Komisi I Minta KSAD Dudung Perbaiki Komunikasi, Panglima TNI: Nanti Saya Sampaikan
“Jadi, ini bukan sesuatu yang harus dibesar besarkan. Intinya agar ada pembicaraan dan cari solusi bersama. Sebenarnya sederhana permasalahannya,” sambungnya.
Dia pun berharap agar KSAD Dudung bisa hadir pada rapat bersama Komisi I DPR berikutnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, ia dan pimpinan Komisi I lainnya mengaku baru tahu Jenderal Dudung absen dalam raker.
"Biasanya ada komunikasi lebih awal tapi ini Pak KSAD tidak hadir, seluruh pimpinan baru tahu hari ini," kata Meutya di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Menurut Meutya, agenda raker itu adalah membahas Papua yang lebih banyak merupakan wewenang TNI AD. "Kita sebenarnya membahas Papua, meskipun Pak Wakasad bisa menjawab dengan baik," katanya.
Absennya Dudung dalam raker memang disampaikan dalam surat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Di dalamnya memberitahukan bahwa Dudung sedang kunjungan kerja ke Korea.
Namun, Meutya tetap mempertanyakan alasan Dudung tidak memberi pemberitahuan sendiri. "Kami apresiasi (surat) dari panglima, tapi biasanya kan yang bersangkutan juga mengirimkan surat," ujar politikus Partai Golkar ini.
(rca)
Lihat Juga :
