Heboh Anggaran Kemiskinan Rp500 Triliun untuk Rapat di Hotel, Wapres: Harus Dibenahi Betul
loading...
A
A
A
YOGYAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengingatkan agar anggaran pengentasan kemiskinan tepat sasaran. Dia merespons pertanyaan awak media mengenai pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tentang anggaran pengentasan kemiskinan yang mencapai Rp500 triliun banyak habis untuk rapat dan studi banding di hotel oleh kementerian/lembaga.
Wapres mengatakan, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien. “Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” kata Wapres saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Yogyakarta dikutip dari akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).
Wapres mengingatkan agar biaya perjalanan atau studi banding kementerian/lembaga jangan terlalu besar menyedot anggaran pengentasan kemiskinan. “Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya (untuk) biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres.
“Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar, kemudian konvergensi anggarannya,” sambungnya.
Dia menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program. Salah satunya, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka bisa bertahan hidup.
“Kedua, (anggaran untuk) pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” imbuhnya.
Menurutnya, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi program, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga. “Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pungkasnya.
Wapres mengatakan, pemerintah memiliki target yang berat terutama menurunkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada 2024, sehingga penggunaan anggarannya harus lebih efisien. “Masalah penanggulangan kemiskinan itu bukan masalah anggaran, karena anggarannya sudah besar. Tapi pada kinerja yang lebih efektif, ini yang harus dibenahi betul,” kata Wapres saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Yogyakarta dikutip dari akun YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (4/2/2023).
Wapres mengingatkan agar biaya perjalanan atau studi banding kementerian/lembaga jangan terlalu besar menyedot anggaran pengentasan kemiskinan. “Jadi mungkin maksudnya itu jangan sampai, imbauan Menpan itu, terlalu besar kepada anggaran yang sifatnya (untuk) biaya perjalanan, biaya studi banding, sehingga menyedot, jangan terlalu besar,” ujar Wapres.
“Memang kita selalu (jaga) jangan sampai terlalu (besar untuk rapat dan perjalanan dinas), tapi justru tepat sasaran pada kemudian koordinasi programnya yang benar, kemudian konvergensi anggarannya,” sambungnya.
Dia menjelaskan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk dua program. Salah satunya, perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka bisa bertahan hidup.
“Kedua, (anggaran untuk) pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin. Dua (anggaran) itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian lembaga,” imbuhnya.
Menurutnya, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun yang terpenting adalah ketepatan sasaran, koordinasi program, dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian/lembaga. “Anggaran ini jangan sampai masing-masing (kementerian/lembaga) menjalankan sendiri-sendiri, tapi ada konvergensi sehingga anggaran itu efektif,” pungkasnya.
(rca)