Bawaslu Rancang Aturan Sita Barang Kasus Pelanggaran Pemilu
loading...
Anggota Bawaslu, Puadi, (tengah dengan batik warna merah) dalam Rapat Konsolidasi Program Kerja Penanganan Pelanggaran Tahun 2023, di Jakarta, Kamis (2/2/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak bisa menyita barang hasil pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Karena itu, agar bisa menyita barang tersebut, Bawaslu pun merancang peraturannya.
"Nah terkait barang sitaan ini, karena tidak bisa disita, maka mau diapakan?" kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi dalam keterangannya, Jumat, (3/2/2023).
Selain itu kata Puadi, Bawaslu juga tengah merancang peraturan tentang investigasi dugaan pelanggaran Pemilu. Puadi menilai, dua rancangan Perbawaslu itu penting dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
"Saya berharap, dua rancangan Perbawaslu hasil rancangan kita bersama, dapat segera diundangkan," ucap Puadi.
Baca juga: Bawaslu dan Tantangan Pengawasan Pemilu 2024
Selanjutnya dia juga meminta ada peningkatan kualitas pengawas dan aparatur penanganan pelanggaran pemilu. Sehingga dia meminta jajarannya untuk membuat kajian internalisasi konsep penanganan pelanggaran yang afirmatif.
Sebelumnya Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina menjelaskan, konsolidasi program kerja penanganan pelanggaran tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Februari 2023, dilaksanakan untuk mendiskusikan program kerja penanganan pelanggaran di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten dan Kota.
"Diharapkan setelah pelaksanaan rapat ini, terhadap program kerja penanganan pelanggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat lebih tepat sasaran dan terencana dalam pelaksanaannya," pungkasnya.
"Nah terkait barang sitaan ini, karena tidak bisa disita, maka mau diapakan?" kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu, Puadi dalam keterangannya, Jumat, (3/2/2023).
Selain itu kata Puadi, Bawaslu juga tengah merancang peraturan tentang investigasi dugaan pelanggaran Pemilu. Puadi menilai, dua rancangan Perbawaslu itu penting dalam penanganan pelanggaran Pemilu.
"Saya berharap, dua rancangan Perbawaslu hasil rancangan kita bersama, dapat segera diundangkan," ucap Puadi.
Baca juga: Bawaslu dan Tantangan Pengawasan Pemilu 2024
Selanjutnya dia juga meminta ada peningkatan kualitas pengawas dan aparatur penanganan pelanggaran pemilu. Sehingga dia meminta jajarannya untuk membuat kajian internalisasi konsep penanganan pelanggaran yang afirmatif.
Sebelumnya Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Yusti Erlina menjelaskan, konsolidasi program kerja penanganan pelanggaran tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Februari 2023, dilaksanakan untuk mendiskusikan program kerja penanganan pelanggaran di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten dan Kota.
"Diharapkan setelah pelaksanaan rapat ini, terhadap program kerja penanganan pelanggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dapat lebih tepat sasaran dan terencana dalam pelaksanaannya," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
