Ormas Diharapkan Bisa Mencegah Konflik Masyarakat di Pemilu 2024

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan terdapat 514.656 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Keberadaan ormas itu harus dikelola dengan baik, termasuk memberdayakannya untuk pendidikan politik.

Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prayogo Hari Cahyono mengatakan, Kemendagri telah melakukan pemberdayaan ormas sesuai dengan bidangnya. Salah satunya untuk sosialisasi dan pendidikan politik. Dengan begitu, diharapkan persentase pemilih cerdas terus meningkat.

"Peran ormas pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yaitu membantu menyiapkan kader dan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilu yang akan datang, mewujudkan pola interaksi yang sehat dan lebih luas, antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat," kata Prayogo Hari Cahyono dalam Kursus Singkat bagi Ormas dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan hasil kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Jumat (27/1/2023).

Baca juga: Pemilu 2024 dan Potensi Konflik

Prayogo yang hadir mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakat, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Risnandar Mahiwa, mengatakan, ormas dapat menjadi penyeimbang dan penenang antarkelompok melalui kegiatan yang lebih sistemik, terarah pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, sehingga mampu mencegah potensi konflik di masyarakat.

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Meidy Tinangon memaparkan, pemilu adalah sarana konflik yang terlembaga. Sebab, dalam pemilu terdapat rivalitas dan kompetisi dalam perebutan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Salah satu dampaknya adalah polarisasi di masyarakat saat hingga pascapemilu.

"Melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa, termasuk ormas, maka diharapkan pemilu dapat berlangsung kondusif," kata Meidy Tinangon.

Divisi Penanganan dan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Zulkifli Densi menjelaskan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sulut peringkat ke-2 di Indonesia. Karena itu, Bawaslu mengajak seluruh masyarakat di Sulut agar bersama-sama berperan serta dalam pemilu sekaligus menciptakan pemilu yang aman.

"Diharapkan kerja sama dari masyarakat untuk mengawasi dan memberikan informasi kepada Bawaslu terkait kerawanan pemilu seperti politik uang. Informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pencegahan sekaligus tindakan dalam pelanggaran," ucap Zulkifli.

Sementara itu, Tenaga Ahli Profesional Bidang Ideologi Lemhannas, Albertus Magnus Putut Prabantoro menjelaskan, pada 2020 Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia untuk kekayaan sumber daya geologi terbesar. Hal ini menjadi target bagi negara asing dengan berbagai cara mengambil keuntungan dari NKRI seperti banyak tenaga asing yang mengambil peranan.