Dongkrak Suara, PDIP dan Ganjar Pranowo Dinilai Utang Budi kepada Jokowi
loading...
Tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdampak positif terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan ganjar Pranowo. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tingginya tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdampak positif terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . Sebab, berdasarkan hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode Januari 2023, perolehan suaranya terdongkrak lebih besar daripada partai-partai lainnya.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 76,2% responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara itu, jumlah yang kurang puas dan tidak puas sebesar 20,5%, sedangkan yang tidak menjawab 3,3%.
"Yang menarik memang kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden, maka ada kaitan dengan dukungan partai," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya saat rilis survei bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" secara virtual, Minggu (22/1/2023).
"Yang puas dengan kinerja Presiden cenderung memilih PDIP. Itu ada 26%, lebih banyak, diikuti oleh Gerindra," imbuhnya.
Dari 76,2% responden yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 26,3% di antaranya bakal memilih PDIP. Lalu, sebanyak 11,4% memilih Partai Gerindra, Partai Demokrat 7,3%, PartauiGolkar 6,2%, Partai Perindo 6%, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5,3%.
Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Sebagian besar responden yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi bakal memilih Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini pada pemilihan presiden (pilpres) kelak. "Yang menyatakan puas dengan Presiden itu lebih banyak yang mendukung Ganjar Pranowo, 35%. Baru setelah itu Prabowo Subianto, lalu diikuti Anies Baswedan," ungkap Djayadi.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanudin berpendapat hal tersebut lumrah terjadi. Pangkalnya, figur Jokowi tidak bisa dilepaskan dengan PDIP.
"Identitas Presiden Jokowi sebagai politikus tentang tidak bisa dilepaskan dengan PDIP. Nah, PDIP bisa dibilang 'berutang budi' terhadap Jokowi karena publik cenderung memilih karena menimbang kinerja pemerintah bukan faktor lain," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/1/2023).
Usni juga memaklumi jika tren serupa dinikmati Ganjar. Alasannya, keduanya memiliki kedekatan bahkan Ganjar sempat dikaitkan dengan ciri-ciri calon presiden (capres) yang direkomendasikan Jokowi selain sama-sama kader PDIP.
"Meski tidak pernah secara terbuka menyampaikan mendukung Ganjar, masyarakat dapat membaca dengan jelas arah dukungan Jokowi pada 2024 mendatang. Kuatnya asosiasi Ganjar dengan Jokowi ini memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, baiknya kinerja pemerintah bakal memberikan efek positif terhadap Ganjar," tutupnya.
Hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan sebanyak 76,2% responden puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Sementara itu, jumlah yang kurang puas dan tidak puas sebesar 20,5%, sedangkan yang tidak menjawab 3,3%.
"Yang menarik memang kalau kita kaitkan dengan tingkat kepuasan terhadap Presiden, maka ada kaitan dengan dukungan partai," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparannya saat rilis survei bertajuk "Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, serta Peta Politik Terkini" secara virtual, Minggu (22/1/2023).
"Yang puas dengan kinerja Presiden cenderung memilih PDIP. Itu ada 26%, lebih banyak, diikuti oleh Gerindra," imbuhnya.
Dari 76,2% responden yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi, sebanyak 26,3% di antaranya bakal memilih PDIP. Lalu, sebanyak 11,4% memilih Partai Gerindra, Partai Demokrat 7,3%, PartauiGolkar 6,2%, Partai Perindo 6%, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5,3%.
Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Sebagian besar responden yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi bakal memilih Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini pada pemilihan presiden (pilpres) kelak. "Yang menyatakan puas dengan Presiden itu lebih banyak yang mendukung Ganjar Pranowo, 35%. Baru setelah itu Prabowo Subianto, lalu diikuti Anies Baswedan," ungkap Djayadi.
Dihubungi terpisah, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Usni Hasanudin berpendapat hal tersebut lumrah terjadi. Pangkalnya, figur Jokowi tidak bisa dilepaskan dengan PDIP.
"Identitas Presiden Jokowi sebagai politikus tentang tidak bisa dilepaskan dengan PDIP. Nah, PDIP bisa dibilang 'berutang budi' terhadap Jokowi karena publik cenderung memilih karena menimbang kinerja pemerintah bukan faktor lain," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (22/1/2023).
Usni juga memaklumi jika tren serupa dinikmati Ganjar. Alasannya, keduanya memiliki kedekatan bahkan Ganjar sempat dikaitkan dengan ciri-ciri calon presiden (capres) yang direkomendasikan Jokowi selain sama-sama kader PDIP.
"Meski tidak pernah secara terbuka menyampaikan mendukung Ganjar, masyarakat dapat membaca dengan jelas arah dukungan Jokowi pada 2024 mendatang. Kuatnya asosiasi Ganjar dengan Jokowi ini memengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, baiknya kinerja pemerintah bakal memberikan efek positif terhadap Ganjar," tutupnya.
(kri)
Explore More