Kemendagri Dukung Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di Daerah
Jum'at, 20 Januari 2023 - 19:48 WIB
loading...
Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan di Aula Pertemuan Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (20/1/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat hingga saat ini ada sebanyak 514.656 organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Keberadaan mereka perlu dikelola dan didukung sesuai dengan bidangnya.
Hal ini diungkapkan Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Prayogo Hari Cahyono dalam Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan hasil kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini digelar di Aula Pertemuan Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (20/1/2023).
"Kemendagri sebagai panitia seleksi akan melakukan verifikasi data bagi pengurus ormas yang ikut menjadi peserta pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas hari ini," ujar Prayogo yang hadir mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakat, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa.
Menurutnya, Kemendagri sebagai pembina ormas yang terdaftar di pemerintah telah melakukan pemberdayaan. Salah satunya menjalin kemitraan dengan mendukung kegiatan ormas sesuai bidangnya.
Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya dan Politik Dalam Negeri Lemhannas Gusnar Ismail mengharapkan ormas menjalin komunikasi dengan pemerintah, baik di pusat, daerah, dan Bakesbangpol. "Tentu dengan tidak menghilangkan kritik membangun untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional dan demokrasi sesuai Pancasila," katanya.
Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, M Ramli memaparkan, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kaltim mendapat urutan ke-5 terbesar di Indonesia. Ini merupakan peringatan bagi semua pihak terkait, sehingga adanya upaya maksimal dapat menyelesaikan masalah-masalah sejak dini.
"Kerawanan Pemilu disebabkan antara lain karena banyaknya petahana yang melakukan kampanye terselubung dan hal lain karena teknis pendidikan pemilih masih terbatas. Antisipasi kerawanan pemilu dapat dilakukan salah satunya dengan sinergitas ormas untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga berjalan kondusif," kata Ramli.
Hal ini diungkapkan Analis Kebijakan Ahli Madya Subdit Kemitraan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, Prayogo Hari Cahyono dalam Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Rangka Penguatan Ideologi Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan hasil kerja sama dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) ini digelar di Aula Pertemuan Badan Kesbangpol Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (20/1/2023).
"Kemendagri sebagai panitia seleksi akan melakukan verifikasi data bagi pengurus ormas yang ikut menjadi peserta pendidikan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh Lemhannas hari ini," ujar Prayogo yang hadir mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakat, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri, Risnandar Mahiwa.
Menurutnya, Kemendagri sebagai pembina ormas yang terdaftar di pemerintah telah melakukan pemberdayaan. Salah satunya menjalin kemitraan dengan mendukung kegiatan ormas sesuai bidangnya.
Tenaga Ahli Profesional Bidang Sosial Budaya dan Politik Dalam Negeri Lemhannas Gusnar Ismail mengharapkan ormas menjalin komunikasi dengan pemerintah, baik di pusat, daerah, dan Bakesbangpol. "Tentu dengan tidak menghilangkan kritik membangun untuk keberhasilan dalam pembangunan nasional dan demokrasi sesuai Pancasila," katanya.
Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, M Ramli memaparkan, hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Kaltim mendapat urutan ke-5 terbesar di Indonesia. Ini merupakan peringatan bagi semua pihak terkait, sehingga adanya upaya maksimal dapat menyelesaikan masalah-masalah sejak dini.
"Kerawanan Pemilu disebabkan antara lain karena banyaknya petahana yang melakukan kampanye terselubung dan hal lain karena teknis pendidikan pemilih masih terbatas. Antisipasi kerawanan pemilu dapat dilakukan salah satunya dengan sinergitas ormas untuk mengawasi jalannya pemilu sehingga berjalan kondusif," kata Ramli.
Lihat Juga :
