Aset Negara Naik Berkat Revaluasi
Selasa, 14 Juli 2020 - 07:08 WIB
Ternyata, tidak sedikit aset pemerintah yang berada di pusat-pusat kota dengan nilai yang terus meningkat dan penambahan aset yang semula tidak tercatat. Ilustrasi/SINDOnews
NILAI aset negara meningkat 65% dari Rp6.325 triliun menjadi Rp10.467,5 triliun. Peningkatan nilai aset itu sebagaimana diumumkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berkat revaluasi atau perhitungan ulang aset negara sejak 2018 lalu. Ternyata, tidak sedikit aset pemerintah yang berada di pusat-pusat kota dengan nilai yang terus meningkat dan penambahan aset yang semula tidak tercatat. Salah satu contohnya Gelora Bung Karno (GBK) yang berada di jantung Kota Jakarta. Tercatat, GBK salah satu aset negara paling mahal yang nilainya mencapai Rp347 triliun.
Seluruh aset negara tersebut telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Lebih rinci, aset negara terdiri atas aset lancar Rp491,86 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 437,87 triliun, investasi jangka panjang dari Rp2.877,28 triliun menjadi Rp3.001,2 triliun, aset tetap dari Rp1.931,05 menjadi Rp5.949,59 triliun, dan aset lainnya tercatat Rp967,98 triliun. Adapun instansi yang melaksanakan revaluasi aset adalah kantor vertikal DJKN, yakni 71 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di seluruh wilayah Indonesia.
Dari publikasi pihak DJKN terdapat tujuh instansi pemerintah dengan jumlah aset terbesar. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berada di posisi teratas dengan jumlah aset Rp1.645,56 triliun, menyusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp1.546,61 triliun atau sekitar 26,3% dari seluruh aset pemerintah. Kepemilikan aset Kementerian PUPR yang besar itu karena tugas pokok dan fungsinya yang membangun hingga mengelola infrastruktur fisik dari Sabang sampai Marauke. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu selalu menempati urutan teratas lembaga negara dengan kepemilikan aset paling besar.
Selanjutnya, pada urutan ketiga bertengger Sekretariat Negara (Setneg) yang memiliki aset senilai Rp575,41 triliun. Properti milik Setneg pada umumnya berada di jantung kota, seperti Kompleks Istana Negara, Kawasan Monumen Nasional (Monas), GBK hingga lahan bekas Bandar Udara (Bandara) Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada pula sejumlah aset berharga lain yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta, meliputi Plaza Semanggi, Plaza Senayan, Central Business District (CBD) Sudirman, pusat perbelanjaan FX Sudirman, Senayan City, dan JIExpo Kemayoran—kesemuanya di Jakarta. Selain itu, Setneg juga menggandeng swasta untuk bisnis hotel, yakni Hotel Century dan Hotel Mulia.
Seluruh aset negara tersebut telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Lebih rinci, aset negara terdiri atas aset lancar Rp491,86 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 437,87 triliun, investasi jangka panjang dari Rp2.877,28 triliun menjadi Rp3.001,2 triliun, aset tetap dari Rp1.931,05 menjadi Rp5.949,59 triliun, dan aset lainnya tercatat Rp967,98 triliun. Adapun instansi yang melaksanakan revaluasi aset adalah kantor vertikal DJKN, yakni 71 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) di seluruh wilayah Indonesia.
Dari publikasi pihak DJKN terdapat tujuh instansi pemerintah dengan jumlah aset terbesar. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berada di posisi teratas dengan jumlah aset Rp1.645,56 triliun, menyusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp1.546,61 triliun atau sekitar 26,3% dari seluruh aset pemerintah. Kepemilikan aset Kementerian PUPR yang besar itu karena tugas pokok dan fungsinya yang membangun hingga mengelola infrastruktur fisik dari Sabang sampai Marauke. Sebelumnya, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu selalu menempati urutan teratas lembaga negara dengan kepemilikan aset paling besar.
Selanjutnya, pada urutan ketiga bertengger Sekretariat Negara (Setneg) yang memiliki aset senilai Rp575,41 triliun. Properti milik Setneg pada umumnya berada di jantung kota, seperti Kompleks Istana Negara, Kawasan Monumen Nasional (Monas), GBK hingga lahan bekas Bandar Udara (Bandara) Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada pula sejumlah aset berharga lain yang telah dikerjasamakan dengan pihak swasta, meliputi Plaza Semanggi, Plaza Senayan, Central Business District (CBD) Sudirman, pusat perbelanjaan FX Sudirman, Senayan City, dan JIExpo Kemayoran—kesemuanya di Jakarta. Selain itu, Setneg juga menggandeng swasta untuk bisnis hotel, yakni Hotel Century dan Hotel Mulia.
Lihat Juga :