ICMI: Desentralisme Sistem Terbaik untuk Indonesia, Implementasinya Harus Dibenahi

Sudirman menjelaskan, desentralisme bukan penyebab menjamurnya korupsi di tingkat daerah. Para pejabat daerah terjerumus korupsi akibat ongkos politik yang mahal. Dengan demikian, upaya mengambil alih kewenangan daerah oleh pusat bukan sebuah solusi.

“Jangan ada pandangan bahwa efisiensi itu diperoleh dengan cara mensentralisasi. Banyak negara yang melakukan itu, tapi di sana tidak menganut sistem demokrasi. Ini juga menjadi perhatian ICMI, apa yang salah dari otonomi daerah? Apakah orangnya atau sistemnya yang perlu ditata,” ucapnya.

Sudirman menambahkan, desentralisme sudah baik sehingga harus dipertahankan. Namun, sistem yang baik harus dijalankan oleh pelaku yang baik. Sebaik-baiknya sistem, kata dia, jika tidak menemukan pelaku yang baik maka akan menimbulkan masalah laten seperti korupsi.

“Aspek implementasi, kepemimpinan, kemampuan sumber daya manusia itu yang harus dijaga. Tapi secara kebijakan, strategi dan sistem sudah tepat desentralisme. Tinggal pengawasan, pemberdayaan dan pembinaannya,” ujarnya.

Selain meneguhkan semangat desentralisme, ucap Sudirman, ICMI juga berharap pemerintah semakin peduli pada masukan dari masyarakat sipil. Pasalnya, sebagai negara demokratis, suara dari masyarakat harus didengar dan dijadikan pertimbangan utama saat akan mengambil sebuah keputusan strategis.

“Negara ini kuat jika tiga pilarnya kuat. Regulator ada di tangan pemerintah, korporasi sebagai penghela ekonomi utama, dan ketiga peran masyarakat sipil sebagai pengingat jika pemerintah kebablasan,” katanya.