Perpres Baru Kartu Prakerja, PKS: Lebih Baik Dihentikan

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menyatakan seharusnya pemerintah peka terhadap berbagai kritik dan masuk. Pelatihan daring seharusnya ditiadakan dan skema Kartu Prakerja diubah menjadi bantuan untuk para pekerja yang terkena PHK.

Langkah itu dinilai akan lebih menghemat pengeluaran uang negara yang saat ini jumlahnya terbatas. Apalagi perekonomian sedang lesu yang mengakibatkan seretnya pendapatan negara.

“Jika pelatihan secara online ditiadakan, setidaknya negara bisa hemat Rp5,6 triliun. Anggaran ini bisa dialihkan untuk penanganan COVID-19 atau untuk pemulihan usaha mikro dan kecil,” terang Sukamta.

Sukamta melihat adanya peluang pada perdagangan secara digital. Aktivitas transaksi melalui platform digital selama pandemi ini meningkat hingga 400%. Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi e-commerce mencapai USD2,4 miliar atau meningkat 26% dari kuartal II tahun lalu.

Dia mengusulkan pemerintah untuk meminta perusahaan platform digital memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat, terutama para pencari kerja dari keluarga tidak mampu. Dia meyakini perusahaan-perusahaan yang sedang mereguk untung itu mau membuat pelatihan secara gratis.