Dunia Harus Didorong Tolak Aneksasi Tepi Barat

“Penangkapan warga Palestina tanpa alasan, pengusiran mereka dari rumah mereka, penghancuran rumah, pemukiman ilegal, penembakan, perusakan fasilitas sosial, dan kejahatan lain yang tak terhitung namun terekam dalam sejarah,” katanya dalam keterangan resminya, Minggu (12/7/2020).

Pengurus Pusat AIPI sekaligus peneliti utama LIPI M Hamdan Basyar menjabarkan mengenai sejarah perampasan Palestina dan ide two state solution sebagai hasil Perjanjian Oslo yang diabaikan oleh Netanyahu. “Walau pengumuman aneksasi ditunda, namun kita harus tetap berhati-hati karena ide perampasan ini selalu ada. Dunia harus menolaknya, tidak hanya di Tepi Barat, tetapi juga di seluruh wilayah Palestina ataupun belahan bumi lainnya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan mantan Duta Besar Indonesia untuk PBB Makarim Wibisono yang membuka paparannya dengan mengatakan bahwa bangsa Palestina begitu menderita terhadap perlakuan Israel. Dia merasa heran mengapa dunia seolah membiarkan kejahatan Israel terus terjadi.

Indonesia harus terus melakukan manuver diplomasi ke pihak-pihak yang berwenang dan memiliki peran besar dalam hal ini seperti PBB, Turki, negara-negara OKI, dan Liga Arab agar bersatu untuk menolak aneksasi. “Diimbau kepada masyarakat internasional untuk menolak Jerusalem Law yang disepakati pada tahun 1980 yang berisi ‘creeping annexation’ atau perampasan pelan-pelan tetapi pasti, yang akan menghambat perdamaian Palestina-Israel secara tuntas,” katanya.

Dosen Ilmu Politik FISIP UMJ Asep Setiawan menyatakan bahwa rencana aneksasi ini merupakan rencana jangka panjang yang telah direncakan sejak lama. Rencana aneksasi lembah Yordan ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan internasional secara de facto.