Kasus Positif Corona Melonjak, New Normal Pemerintah Dinilai Blunder
Jum'at, 10 Juli 2020 - 22:01 WIB
Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Tanah Air yang melonjak 2.657 dalam waktu sehari pada Kamis (9/7) kemarin mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
JAKARTA - Kasus positif virus Corona (Covid-19) di Tanah Air yang melonjak 2.657 dalam waktu sehari pada Kamis (9/7) kemarin mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak, termasuk partai oposisi pemerintah, Partai Demokrat.
(Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona Harus dari Lingkungan Terkecil)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menilai bahwa lonjakan kasus itu lantaran kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang dianggap blunder. Dia pun sudah mengingatkan itu sejak new normal hendak diterapkan.
"Tanggal 26 Mei dulu saya sudah mengingatkan pemerintah terkait pemberlakuan new normal yang terburu-buru. Bahkan saya katakan waktu itu new mormal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19 saat merespons Presiden Jokowi meninjau kesiapan protokol new normal di stasiun MRT di Jakarta, dan sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat," kata Irwan saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).
(Baca juga: Kasus Positif Harian Capai 2.657, Jokowi: Ini Sudah Lampu Merah)
Irwan mengatakan, jika pemerintah mau menetapkan situasi new normal seharusnya pemerintah ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.
"Apa yang terjadi pada hari ini dimana angka yang positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan negara," ujarnya.
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu melanjutkan, dengan korban positif dan meninggal terus bertambah, serta penanganan Covid-19 tak kunjung membaik. Itu semua berdampak juga pada tekanan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang berkepanjangan.
"Ini tentu menjadi warning bagi pemerintah agar jangan keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat," tegas Irwan.
Karena itu dia mengingatkan, agar pemerintah tidak boleh berlindung dibalik alasan agar rakyat mengikuti protokol kesehatan semata. "Harus ada segera tindakan yang konkret dan tegas memutus penyebarab Covid-19 di Tanah Air," pungkasnya.
(Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Corona Harus dari Lingkungan Terkecil)
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan menilai bahwa lonjakan kasus itu lantaran kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB) yang dianggap blunder. Dia pun sudah mengingatkan itu sejak new normal hendak diterapkan.
"Tanggal 26 Mei dulu saya sudah mengingatkan pemerintah terkait pemberlakuan new normal yang terburu-buru. Bahkan saya katakan waktu itu new mormal bentuk kekalahan perang pemerintah lawan Covid-19 saat merespons Presiden Jokowi meninjau kesiapan protokol new normal di stasiun MRT di Jakarta, dan sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat," kata Irwan saat dihubungi, Jumat (10/7/2020).
(Baca juga: Kasus Positif Harian Capai 2.657, Jokowi: Ini Sudah Lampu Merah)
Irwan mengatakan, jika pemerintah mau menetapkan situasi new normal seharusnya pemerintah ini tegas dan fokus menurunkan angka penularan Covid-19 di Indonesia yang bertambah secara eksponensial setiap harinya, sampai kemudian melewati puncak dan kurvanya terus turun melandai mendekati situasi normal sebelum pandemi.
"Apa yang terjadi pada hari ini dimana angka yang positif naik dua kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya telah menunjukkan bahwa langkah new normal yang diambil pemerintah adalah blunder bagi rakyat dan negara," ujarnya.
Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) itu melanjutkan, dengan korban positif dan meninggal terus bertambah, serta penanganan Covid-19 tak kunjung membaik. Itu semua berdampak juga pada tekanan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang berkepanjangan.
"Ini tentu menjadi warning bagi pemerintah agar jangan keliru dan lalai dalam melindungi segenap tumpah darah Indonesia baik dari sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat," tegas Irwan.
Karena itu dia mengingatkan, agar pemerintah tidak boleh berlindung dibalik alasan agar rakyat mengikuti protokol kesehatan semata. "Harus ada segera tindakan yang konkret dan tegas memutus penyebarab Covid-19 di Tanah Air," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda