KPU: Pilpres Tenggelamkan Kampanye Pileg di Daerah
Minggu, 04 Desember 2022 - 16:13 WIB
Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pada Pilpres 2019 isu pilpres menenggelamkan isu pileeg di daerah. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) RI Hasyim Asy'ari mengatakan kampanye banyak berlangsung pada pemilihan legislatif di daerah. Namun hal tersebut seolah-olah tenggelam karena di saat bersamaan isu kampanye lebih berat pada pemilihan presiden (pilpres). Inilah yang terjadi pada 2019 lalu.
"Nah oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi kabupaten kota harusnya tuh selaras," ucapnya, Minggu, (4/12/2022).
Dalam situasi seperti itu, dia meminta partai politik (Parpol) sebagai yang memiliki kewenangan dalam pencalonan dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pun sebaliknya.
"Masyarakat luas dalam waktu tidak terlalu lama kita harapkan berinteraksi dengan partai politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang profile, karakter atau kategori misalkan calon presiden seperti apa. Calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, calon daerah seperti apa partai politik," jelasnya.
Hasyim menuturkan bahwa aktor strategis dalam proses politik di Indonesia adalah Parpol. Seperti, pencalonan presiden, anggota legislatif (DPR RI / DPRD), baik di provinsi dan kota.
"Kami berharap partai politik membuka seluas-luasnya dalam konteks pencalonan itu menggunakan mekanisme yang demokratis dan transparan," katanya.
"Itu demokratis dan transparan melibatkan banyak pihak, kemudian siapa atau apa karakter pemimpin yang dicalonkan partai politik itu bukan semata-mata dirumuskan oleh partai politik, tetapi juga berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak ya," jelas Hasyim.
Oleh sebab itu, kata dia penting bagi Parpol untuk menyerukan kepada masyarakat berinteraksi aktif sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
"Nah oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi kabupaten kota harusnya tuh selaras," ucapnya, Minggu, (4/12/2022).
Dalam situasi seperti itu, dia meminta partai politik (Parpol) sebagai yang memiliki kewenangan dalam pencalonan dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pun sebaliknya.
"Masyarakat luas dalam waktu tidak terlalu lama kita harapkan berinteraksi dengan partai politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang profile, karakter atau kategori misalkan calon presiden seperti apa. Calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, calon daerah seperti apa partai politik," jelasnya.
Hasyim menuturkan bahwa aktor strategis dalam proses politik di Indonesia adalah Parpol. Seperti, pencalonan presiden, anggota legislatif (DPR RI / DPRD), baik di provinsi dan kota.
"Kami berharap partai politik membuka seluas-luasnya dalam konteks pencalonan itu menggunakan mekanisme yang demokratis dan transparan," katanya.
"Itu demokratis dan transparan melibatkan banyak pihak, kemudian siapa atau apa karakter pemimpin yang dicalonkan partai politik itu bukan semata-mata dirumuskan oleh partai politik, tetapi juga berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak ya," jelas Hasyim.
Oleh sebab itu, kata dia penting bagi Parpol untuk menyerukan kepada masyarakat berinteraksi aktif sebelum Pemilu 2024 berlangsung.
(muh)
Lihat Juga :
tulis komentar anda