Kemendagri Dorong Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Jum'at, 02 Desember 2022 - 17:02 WIB
Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan P3PD di Jakarta, Kamis (1/12/2022). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) menilai saat ini sudah banyak desa yang telah dikelola dengan baik tapi masih perlu dilakukan penyempurnaan dalam beberapa hal. Karena itu, pemerintah menggulirkan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, Program P3PD merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. "Pahlawan dari P3PD ini adalah saudara-saudara kita yang ada di desa itu. Kita mencoba memfasilitasinya untuk meningkatkan, menguatkan mereka, pemerintahannya dan pembangunannya," kataSuhajar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan P3PD di Jakarta,Kamis(1/12/2022).
Menurutnya, upaya membangun desa juga perlu dioptimalkan, salah satunya terkait bidang kesehatan yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Rakyat yang tinggal di daerah terpencil masih ada yang belum bisa mengakses Posyandu.
Baca juga: Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah
"Kita menyaksikan di daerah-daerah terpencil yang merupakan bagian-bagian desa misalnya masih belum ada Posyandu, masih belum ada pos Puskesmas pembantu. Kalau Puskesmas jelas tidak akan mungkin mampu menjadi pelayanan primer terdepan karena dia ada di ibu kota-ibu kota kecamatan," katanya.
Suhajar mengatakan, karena jangkauannya yang luas, Posyandu bisa dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan di bidang kesehatan. Dia menyebut, Posyandu di Indonesia saat ini paling tidak berjumlah 236.000. Posyandu ini perlu didorong untuk berlomba dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Hal ini juga lantaran terdapat permasalahan lainnya akibat ketiadaan petugas layanan kesehatan di sebagian Puskesmas.
Tak hanya itu, Suhajar juga menyoroti persoalan pendidikan yang terdapat di perdesaan. Seperti diketahui jumlah desa di Indonesia lebih dari 74.000 desa. "(Namun) Masih ada daerah-daerah kita yang jauh yang gurunya tidak cukup, masih ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak ada toiletnya, itu masih terjadi," katanya.
Karena itu besaran anggaran P3PD harus lebih banyak bertumpu pada pembangunan desa. Harapannya, pembangunan tersebut akan bermuara pada lahirnya desa yang mandiri, di mana masyarakatnya mampu berdikari, bahkan setelah program P3PD itu selesai.
"Jadi bagaimana desa-desa yang kita tangani nanti, setelah kita tangani oleh Ditjen Bina Pemdes harus betul-betul dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat terjadilah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembangunannya, desa bisa menjadi desa mandiri," kata Suhajar.
Selain itu, P3PD juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pengembangan kualitas kegiatan, peningkatan metodologi dan kualitas pemerintahan, serta pembangunan. Dengan demikian, dalam istilahnya, program-program itu mesti diarahkan untuk menuju masyarakat pembangunan.
"Artinya kita membangun sebuah desa mendorong pemerintahan desanya (untuk) menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, agar dia mampu menjadi masyarakat pembangunan, masyarakat mandiri," katanya.
Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan, Program P3PD merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. "Pahlawan dari P3PD ini adalah saudara-saudara kita yang ada di desa itu. Kita mencoba memfasilitasinya untuk meningkatkan, menguatkan mereka, pemerintahannya dan pembangunannya," kataSuhajar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan P3PD di Jakarta,Kamis(1/12/2022).
Menurutnya, upaya membangun desa juga perlu dioptimalkan, salah satunya terkait bidang kesehatan yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Rakyat yang tinggal di daerah terpencil masih ada yang belum bisa mengakses Posyandu.
Baca juga: Kemendagri: Satu Data Pemerintahan Tak Boleh Disanggah
"Kita menyaksikan di daerah-daerah terpencil yang merupakan bagian-bagian desa misalnya masih belum ada Posyandu, masih belum ada pos Puskesmas pembantu. Kalau Puskesmas jelas tidak akan mungkin mampu menjadi pelayanan primer terdepan karena dia ada di ibu kota-ibu kota kecamatan," katanya.
Suhajar mengatakan, karena jangkauannya yang luas, Posyandu bisa dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan di bidang kesehatan. Dia menyebut, Posyandu di Indonesia saat ini paling tidak berjumlah 236.000. Posyandu ini perlu didorong untuk berlomba dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Hal ini juga lantaran terdapat permasalahan lainnya akibat ketiadaan petugas layanan kesehatan di sebagian Puskesmas.
Tak hanya itu, Suhajar juga menyoroti persoalan pendidikan yang terdapat di perdesaan. Seperti diketahui jumlah desa di Indonesia lebih dari 74.000 desa. "(Namun) Masih ada daerah-daerah kita yang jauh yang gurunya tidak cukup, masih ada sekolah-sekolah tertentu yang tidak ada toiletnya, itu masih terjadi," katanya.
Karena itu besaran anggaran P3PD harus lebih banyak bertumpu pada pembangunan desa. Harapannya, pembangunan tersebut akan bermuara pada lahirnya desa yang mandiri, di mana masyarakatnya mampu berdikari, bahkan setelah program P3PD itu selesai.
"Jadi bagaimana desa-desa yang kita tangani nanti, setelah kita tangani oleh Ditjen Bina Pemdes harus betul-betul dapat bekerja dengan maksimal, sehingga dapat terjadilah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembangunannya, desa bisa menjadi desa mandiri," kata Suhajar.
Selain itu, P3PD juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pengembangan kualitas kegiatan, peningkatan metodologi dan kualitas pemerintahan, serta pembangunan. Dengan demikian, dalam istilahnya, program-program itu mesti diarahkan untuk menuju masyarakat pembangunan.
"Artinya kita membangun sebuah desa mendorong pemerintahan desanya (untuk) menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, agar dia mampu menjadi masyarakat pembangunan, masyarakat mandiri," katanya.
(abd)
tulis komentar anda