Gus Halim Minta Pejabat Kemendes PDTT Tak Hanya Sibuk di Kantor

Sebenarnya, lanjut Gus Halim, sejak awal sudah berencana semua prosesi pelantikan pejabat tidak akan digelar di kantor tapi di desa, hanya saja karena faktor pandemi COVID-19 akhir terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan hari ini. “Ke depan kita usahan sebisa mungkin tradisi ini terus dilakukan sehingga desa menjadi fokus utama dalam pemikiran dan Tindakan kita,” katanya.

Dalam acara yang dihadiri para kepala desa di lingkungan Kabupaten Lebak tersebut Gus Halim juga menyampaikan jika skema baru prioritas penggunaan dana desa. Jika di tahun sebelumnya dana desa harus diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT), tahun depan kebijakan tersebut diubah. “Mulai tahun depan alokasi untuk BLT Dana Desa maksimal 25% tidak lagi 40%,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menegaskan kebijakan BLT dari Dana Desa bisa ditiadakan. Asalkan di masing-masing desa sudah tidak ada lagi warga miskin yang membutuhkan BLT. “Itu artinya kalau memang di desanya Pak Kades dan Bu Kades sudah bener-bener tidak ada yang miskin ekstrim, tidak ada yang kena dampak Covid-19 maka BLT bisa ditiadakan. Tapi harus dibuktikan bahwa desanya sudah mencapai SDGs pertama, Desa Tanpa Kemiskinan,” pungkasnya.