DPR Akui Polri Lebih Maju Ketimbang Institusi Lain
Senin, 28 November 2022 - 01:06 WIB
Gedung Mabes Polri. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habiburokhman mengakui Polri merupakan institusi penegak hukum yang lebih maju ketimbang institusi lain sejenisnya. Polri, kata dia, merupakan institusi penegak hukum paling progresif ketimbang lembaga negara sejenis.
"Johan Budi (anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, red) sejak pertama masuk DPR, dorong Kapolri ambil tindakan nyata, anggota salah dihukum pidana, bukan cuma administrasi tadi, dan itu dilaksanakan. Polri lebih maju daripada institusi-institusi lain," katanya dalam telekonferensi hasil Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (27/11/2022).
"Beda sekali, kan, ada oknum (institusi penegak hukum lain) melanggar, tapi hanya dikenakan etik atau administrasi jabatan, seperti KPK dan institusi lain," tambahnya.
Baca juga: Kejaksaan Paling Dipercaya Publik dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Politikus Gerindra ini berpendapat, sejumlah masalah dalam beberapa waktu terakhir yang dihadapi Polri karena adanya faktor kultur dan penegakan hukum. "Bukan persoalan kurikulum, karena kurikulum Akpol sudah luar biasa. Bahkan, teman-teman Komnas HAM diminta hadir untuk memberi kuliah khusus. Ini lebih kepada kultur dan penagakan hukum," imbuhnya.
Dia menilai upaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian dengan mendorong perang terbuka melawan pungutan liar (pungli) terhadap anggotanya yang nakal. Menurutnya, perang melawan pungli ini harus maksimal.
"Johan Budi (anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP, red) sejak pertama masuk DPR, dorong Kapolri ambil tindakan nyata, anggota salah dihukum pidana, bukan cuma administrasi tadi, dan itu dilaksanakan. Polri lebih maju daripada institusi-institusi lain," katanya dalam telekonferensi hasil Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (27/11/2022).
"Beda sekali, kan, ada oknum (institusi penegak hukum lain) melanggar, tapi hanya dikenakan etik atau administrasi jabatan, seperti KPK dan institusi lain," tambahnya.
Baca juga: Kejaksaan Paling Dipercaya Publik dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
Politikus Gerindra ini berpendapat, sejumlah masalah dalam beberapa waktu terakhir yang dihadapi Polri karena adanya faktor kultur dan penegakan hukum. "Bukan persoalan kurikulum, karena kurikulum Akpol sudah luar biasa. Bahkan, teman-teman Komnas HAM diminta hadir untuk memberi kuliah khusus. Ini lebih kepada kultur dan penagakan hukum," imbuhnya.
Dia menilai upaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian dengan mendorong perang terbuka melawan pungutan liar (pungli) terhadap anggotanya yang nakal. Menurutnya, perang melawan pungli ini harus maksimal.
Lihat Juga :