Revisi RUU KSDAHE Mulai Dibahas Pemerintah Bersama DPR dan DPD

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti mengatakan Pemerintah sangat menghargai inisiasi DPR khususnya Komisi IV yang secara terus menerus mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia selama ini.

"RUU ini merupakan perubahan terhadap UU sebelumnya, sehingga perlu segera hadir dan menjadi instrumen hukum nasional guna menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam," ujarnya.

Komisi IV DPR menerima pandangan Pemerintah dan DPD atas RUU tentang KSDAHE. Komisi IV DPR bersama Pemerintah dan DPD menyetujui rancangan jadwal acara dan mekanisme atau Tata Cara Pembahasan Tingkat I Pembahasan RUU tentang KSDAHE.

Wakil Ketua Komisi IV DPR G Budisatrio Djiwandono menegaskan, keanekaragaman hayati Indonesia harus dilindungi, terutama yang masuk dalam kategori terancam punah.

Mewakili Komisi IV DPR, dirinya mengungkapkan, RUU KSDAHE harus menciptakan keselarasan antar stakeholder dengan membagi kewenangan dan pembagian kerja yang jelas. Sehingga, dalam implementasi konservasi hayati, penyelarasan antar stakeholder ini bisa mengurangi terjadinya ego sektoral.