Mengapa Amerika Serikat Selalu Gunakan Standar Ganda dalam Urusan Taiwan?
Rabu, 23 November 2022 - 13:10 WIB
Peran Amerika Serikat dalam Perang Saudara China
Sejauh yang penulis amati selama bertahun-tahun, keputusan kebijakan luar negeri AS berasal dari kesadaran moral AS sendiri, yang tercermin dalam upaya mereka untuk memisahkan kekuasaan dan kontrak politik, seperti yang tercermin dalam realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam teori hubungan internasional. Karakteristik kepentingan nasional AS adalah proses konstruksi yang lebih kompleks, dan proses pengambilan keputusan yang lebih dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengambilan keputusan yang rasional, perilaku organisasi, dan politik pemerintah AS. Ini tidak dapat dipersonifikasikan secara murni, juga tidak bisa dijelaskan dengan kebiasaan politik maupun politisi di Taiwan.
Dalam memahami hubungan Republik China (Taiwan) dan AS, kita harus kembali sebelum tahun 1949. Pada saat itu AS tidak peduli dengan Taiwan atau wilayah yang kini menjadi pusat pemerintahan Republik China, tetapi setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, keamanan Taiwan menjadi objek perhatian AS. Sampai hari ini, AS merasa mempunyai tanggung jawab moral dalam melindungi pemerintah Republik China dan ingat, bukan Taiwan. AS merasa berhutang kepada sekutunya yang bersama-sama berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II.
Tentu saja banyak pengamat akan berpikir bahwa AS mendukung Taiwan karena letak geografisnya penting. Namun, penulis percaya bahwa rasa bersalah karena "kehilangan Republik China" di Nanjing dan AS ingin "mempromosikan nilai-nilai Amerika" merupakan salah satu faktor utama dalam bantuan untuk selalu menjaga Republik China di Taiwan. Perlu dicatat di sini bahwa "tanggung jawab moral" AS tidak untuk mengelola atau mengatur Taiwan, tetapi berharap bahwa Taiwan bisa "mengatur negara mereka sendiri dengan cara yang sama seperti orang Amerika mengelola Amerika Serikat" tanpa campur tangan dari China maupun kekuatan lainnya.
Republik China sangat tidak setuju dengan cara AS. Melalui kajian data historis, penulis menemukan bahwa meskipun semua orang percaya bahwa Republik China adalah sekutu setia AS, pada kenyataannya, dalam hal "strategi nasional", "sikap terhadap mainland China atau RRC", "sistem politik yang demokratis di Republik China-Taiwan", "derajat demokrasi" maupun "kebijakan ekonomi", Republik China, setidaknya selama Perang Dingin, tidak seperti yang dilakukan oleh AS terhadap negara lain. Dan Republik China-Taiwan sangat tidak setuju dengan "demokrasi" buatan AS.
Selama Perang Dingin, selain membantu pembangunan ekonomi Taiwan, fokus kebijakan AS adalah melindungi Taiwan, jangan sampai RRC merasa ada peluang untuk melancarkan perang melawan Taiwan. Di sisi lain, AS memang berniat melindungi Taiwan, tapi tidak ingin membantu Taiwan menyerang kembali daratan China. Keputusan Chiang Kai-shek, Presiden Republik China di Taiwan waktu itu untuk "menyerang balik daratan" adalah hambatan utama bagi hubungan antara Taiwan dan AS, karena AS percaya bahwa serangan balik di daratan tidak mungkin berhasil, dan itu akan membuat AS dan RRC saling berhadapan. Oleh karena itu selama Perang Dingin, AS tidak menganggap Taiwan sebagai umpan atau koin yang penting. AS juga yakin Taiwan tidak akan diserang oleh RRC. Karena RRC juga tidak menganggap nilai strategis Taiwan, dan bagi AS Taiwan sama sekali tidak bernilai, kecuali sebagai tempat untuk mempropagandakan anti komunisnya AS.
Ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan antara Chiang Kai Shek dan AS adalah posisi Taiwan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan “counter-ofensif daratan China”. Penulis percaya bahwa untuk AS, "dua negara di kedua sisi Selat Taiwan" (dua China atau satu China, dan satu Taiwan) adalah kebijakan yang cenderung diadopsi AS sebelum pemerintahan Nixon, meskipun AS sudah melakukannya dari dulu tetapi karena alasan politis, sampai saat ini AS belum tentu menyatakannya secara eksplisit.
Seperti kesepakatan tak tertulis dari berbagai negara, negara-negara yang bertikai tidak boleh menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Jika prinsip ini juga diterapkan di antara China daratan dan Taiwan, maka AS akan selalu merasa memiliki dukungan moral dari internasional untuk membela Taiwan dan melawan China. Tentu saja, logika yang sama berlaku untuk "serangan balik ke daratan", sehingga AS akan menentangnya. Jika tidak, dukungan AS terhadap serangan Chiang Kai-shek di daratan China akan menjadi campur tangan AS dalam perang saudara China.
Sejauh yang penulis amati selama bertahun-tahun, keputusan kebijakan luar negeri AS berasal dari kesadaran moral AS sendiri, yang tercermin dalam upaya mereka untuk memisahkan kekuasaan dan kontrak politik, seperti yang tercermin dalam realisme, liberalisme, dan konstruktivisme dalam teori hubungan internasional. Karakteristik kepentingan nasional AS adalah proses konstruksi yang lebih kompleks, dan proses pengambilan keputusan yang lebih dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pengambilan keputusan yang rasional, perilaku organisasi, dan politik pemerintah AS. Ini tidak dapat dipersonifikasikan secara murni, juga tidak bisa dijelaskan dengan kebiasaan politik maupun politisi di Taiwan.
Dalam memahami hubungan Republik China (Taiwan) dan AS, kita harus kembali sebelum tahun 1949. Pada saat itu AS tidak peduli dengan Taiwan atau wilayah yang kini menjadi pusat pemerintahan Republik China, tetapi setelah berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, keamanan Taiwan menjadi objek perhatian AS. Sampai hari ini, AS merasa mempunyai tanggung jawab moral dalam melindungi pemerintah Republik China dan ingat, bukan Taiwan. AS merasa berhutang kepada sekutunya yang bersama-sama berhasil mengalahkan Jepang dalam Perang Dunia II.
Tentu saja banyak pengamat akan berpikir bahwa AS mendukung Taiwan karena letak geografisnya penting. Namun, penulis percaya bahwa rasa bersalah karena "kehilangan Republik China" di Nanjing dan AS ingin "mempromosikan nilai-nilai Amerika" merupakan salah satu faktor utama dalam bantuan untuk selalu menjaga Republik China di Taiwan. Perlu dicatat di sini bahwa "tanggung jawab moral" AS tidak untuk mengelola atau mengatur Taiwan, tetapi berharap bahwa Taiwan bisa "mengatur negara mereka sendiri dengan cara yang sama seperti orang Amerika mengelola Amerika Serikat" tanpa campur tangan dari China maupun kekuatan lainnya.
Republik China sangat tidak setuju dengan cara AS. Melalui kajian data historis, penulis menemukan bahwa meskipun semua orang percaya bahwa Republik China adalah sekutu setia AS, pada kenyataannya, dalam hal "strategi nasional", "sikap terhadap mainland China atau RRC", "sistem politik yang demokratis di Republik China-Taiwan", "derajat demokrasi" maupun "kebijakan ekonomi", Republik China, setidaknya selama Perang Dingin, tidak seperti yang dilakukan oleh AS terhadap negara lain. Dan Republik China-Taiwan sangat tidak setuju dengan "demokrasi" buatan AS.
Selama Perang Dingin, selain membantu pembangunan ekonomi Taiwan, fokus kebijakan AS adalah melindungi Taiwan, jangan sampai RRC merasa ada peluang untuk melancarkan perang melawan Taiwan. Di sisi lain, AS memang berniat melindungi Taiwan, tapi tidak ingin membantu Taiwan menyerang kembali daratan China. Keputusan Chiang Kai-shek, Presiden Republik China di Taiwan waktu itu untuk "menyerang balik daratan" adalah hambatan utama bagi hubungan antara Taiwan dan AS, karena AS percaya bahwa serangan balik di daratan tidak mungkin berhasil, dan itu akan membuat AS dan RRC saling berhadapan. Oleh karena itu selama Perang Dingin, AS tidak menganggap Taiwan sebagai umpan atau koin yang penting. AS juga yakin Taiwan tidak akan diserang oleh RRC. Karena RRC juga tidak menganggap nilai strategis Taiwan, dan bagi AS Taiwan sama sekali tidak bernilai, kecuali sebagai tempat untuk mempropagandakan anti komunisnya AS.
Ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan antara Chiang Kai Shek dan AS adalah posisi Taiwan. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan “counter-ofensif daratan China”. Penulis percaya bahwa untuk AS, "dua negara di kedua sisi Selat Taiwan" (dua China atau satu China, dan satu Taiwan) adalah kebijakan yang cenderung diadopsi AS sebelum pemerintahan Nixon, meskipun AS sudah melakukannya dari dulu tetapi karena alasan politis, sampai saat ini AS belum tentu menyatakannya secara eksplisit.
Seperti kesepakatan tak tertulis dari berbagai negara, negara-negara yang bertikai tidak boleh menyelesaikan perselisihan dengan kekerasan. Jika prinsip ini juga diterapkan di antara China daratan dan Taiwan, maka AS akan selalu merasa memiliki dukungan moral dari internasional untuk membela Taiwan dan melawan China. Tentu saja, logika yang sama berlaku untuk "serangan balik ke daratan", sehingga AS akan menentangnya. Jika tidak, dukungan AS terhadap serangan Chiang Kai-shek di daratan China akan menjadi campur tangan AS dalam perang saudara China.
Lihat Juga :