Fadli Zon Dorong Parlemen Dunia Junjung Inklusivitas dan Tolak Standar Ganda dalam Aksi Iklim
Selasa, 15 November 2022 - 06:20 WIB
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendorong parlemen dunia menjunjung prinsip inklusivitas dan menolak standard ganda dalam aksi iklim. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendorong parlemen dunia menjunjung prinsip inklusivitas dan menolak standard ganda dalam aksi iklim. Parlemen memiliki kewajiban moral membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
Hal itu diungkapkan Fadli Zonbersama Wakil Ketua BKSAP lainnya yaitu Putu Supadma Rudana, Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Thohir saat menghadiri pertemuan parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam sebuah forum bertajuk ''Parliamentary Meeting on the Occasion of the 27th UN Climate Change Conference (COP27)'' di Sharm El Seikh Mesir pada 13 November 2022.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa isu terkait perubahan iklim antara lain peran parlemen dalam mendorong terwujudnya aksi iklim berkelanjutan, pentingnya akuntabilitas dalam keadilan iklim, pembiayaaan iklim, serta upaya transisis energi berkelanjutan. Dalam intervensinya, Fadli Zon menegaskan perlu adanya tindakan nyata untuk mengubah ambisi iklim menjadi sebuah aksi iklim.
Sebagai contoh, bencana banjir yang saat ini terjadi di Pakistan tidak mendapat perhatian lebih dari dunia. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon mengajak parlemen dunia untuk tidak menerapkan standar ganda dalam berbagai upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Prinsip inklusif harus dijunjung tinggi dalam berbagai upaya pengendalian iklim.
Selain itu, agar pertumbuhan ekonomi dan sosial negara berkembang dapat tetap tumbuh dan mampu membantu mengurangi permasalahan terkait perubahan iklim, maka diperlukan pendanaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas dari negara maju.
Multilateralisme sangatlah penting dalam merespon permasalahan perubahan iklim karena tidak ada satu negara di duniapun yang terbebas dari ancaman ini. Parlemen, melalui upaya diplomasi parlemen, harus bertindak sebagai katalis untuk memperbarui solidaritas antar negara, untuk mewujudkan Perjanjian Paris.
”Perlindungan kepada kaum rentan harus menjadi prioritas bersama. Sebagai wakil rakyat, parlemen memiliki kewajiban moral untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim saat ini dan masa depan. Penyelesaian krisis iklim tentunya membutuhkan kepemimpinan yang kuat,” katanya, dikutip Selasa (15/11/2022).
Perjuangan melawan perubahan iklim akan menjadi mesin utama bagi pemulihan global. Maka, parlemen harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan akuntabilitas pemerintah atas semua tindakan untuk pemulihan global serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Hal itu diungkapkan Fadli Zonbersama Wakil Ketua BKSAP lainnya yaitu Putu Supadma Rudana, Mardani Ali Sera, dan Achmad Hafisz Thohir saat menghadiri pertemuan parlemen dunia yang tergabung dalam Inter-Parliamentary Union (IPU) dalam sebuah forum bertajuk ''Parliamentary Meeting on the Occasion of the 27th UN Climate Change Conference (COP27)'' di Sharm El Seikh Mesir pada 13 November 2022.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa isu terkait perubahan iklim antara lain peran parlemen dalam mendorong terwujudnya aksi iklim berkelanjutan, pentingnya akuntabilitas dalam keadilan iklim, pembiayaaan iklim, serta upaya transisis energi berkelanjutan. Dalam intervensinya, Fadli Zon menegaskan perlu adanya tindakan nyata untuk mengubah ambisi iklim menjadi sebuah aksi iklim.
Sebagai contoh, bencana banjir yang saat ini terjadi di Pakistan tidak mendapat perhatian lebih dari dunia. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon mengajak parlemen dunia untuk tidak menerapkan standar ganda dalam berbagai upaya mitigasi dan adaptasi iklim. Prinsip inklusif harus dijunjung tinggi dalam berbagai upaya pengendalian iklim.
Selain itu, agar pertumbuhan ekonomi dan sosial negara berkembang dapat tetap tumbuh dan mampu membantu mengurangi permasalahan terkait perubahan iklim, maka diperlukan pendanaan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas dari negara maju.
Multilateralisme sangatlah penting dalam merespon permasalahan perubahan iklim karena tidak ada satu negara di duniapun yang terbebas dari ancaman ini. Parlemen, melalui upaya diplomasi parlemen, harus bertindak sebagai katalis untuk memperbarui solidaritas antar negara, untuk mewujudkan Perjanjian Paris.
”Perlindungan kepada kaum rentan harus menjadi prioritas bersama. Sebagai wakil rakyat, parlemen memiliki kewajiban moral untuk membangun ketahanan terhadap dampak iklim saat ini dan masa depan. Penyelesaian krisis iklim tentunya membutuhkan kepemimpinan yang kuat,” katanya, dikutip Selasa (15/11/2022).
Perjuangan melawan perubahan iklim akan menjadi mesin utama bagi pemulihan global. Maka, parlemen harus memimpin dengan memberi contoh dan memastikan akuntabilitas pemerintah atas semua tindakan untuk pemulihan global serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
(cip)
tulis komentar anda