Agar Timbulkan Efek Jera, Penegakan Hukum LHK Diperkuat

DPR kata Sudin, juga melakukan fungsi penganggaran dan mendorong pemerintah menyediakan anggaran yang memadai untuk mengelola dan melindungi hutan dari kerusakan.

Sudin menilai, anggaran untuk perlindungan hutan konservasi perlu ditingkatkan. Pasalnya anggaran yang tersedia masih sangat minim untuk mengelola kawasan hutan konservasi yang luasnya mencapai sekitar 24 juta hektare.

Sudin melanjutkan, dalam fungsi pengawasan, DPR juga mencermati kerja-kerja pemerintah dan memastikan fenomena yang terjadi di lapangan agar segera bisa ditindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran.

Sementara Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani menjelaskan, pelanggaran hukum LHK sesungguhnya adalah extraordinary crime (kejahatan hukum luar biasa) karena berdampak buruk pada masyarakat dan pendapatan negara.

Pelaku pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan seringkali dilakukan oleh organisasi yang rapi dan melibatkan orang kuat. Selain itu, pelaku pelanggaran lingkungan banyak yang lintas Negara.

Untuk itu, katanya, perlu kolaborasi antara semua pihak terutama dari seluruh institusi penegakan hukum.

"Kami berkolaborasi dengan baik dengan kepolisian, KPK, dan institusi penegakan hukum lainnya," kata Rasio.