KPK Banding Vonis Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendii, Ini Alasannya
Rabu, 09 November 2022 - 01:01 WIB
Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan mantan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. KPK telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Tinggi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tipikor Bandung.
”Jaksa KPK Siswhandono telah selesai menyerahkan memori banding terdakwa Rahmat Effendi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tipikor Bandung,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (8/11/2022). Baca juga: Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp10,4 Miliar
Sejumlah pertimbangan tim jaksa mengajukan upaya hukum banding atas vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Rahmat Effendi. Salah satunya, karena tidak terbuktinya pasal gratifikasi yang didakwakan tim jaksa terhadap Rahmat Effendi.
”Terkait pembuktian dakwaan penerimaan gratifikasi, terungkap fakta persidangan peran Rahmat Effendi meminta uang kepada instansi dan perusahaan, yang dilakukan secara langsung dan menggunakan jabatan atau kedudukannya selaku Wali Kota Bekasi,” ujarnya.
Ali juga menyoal pemberian uang pihak lain dalam pembangunan Masjid karena melihat yang meminta uang Rahmat Effendi selaku Wali kota Bekasi, bukan pihak panitia. Padahal, peran panitia pembangunan Masjid sebagai kepanjangan tangan untuk menerima uang.
Di samping itu, terkait tidak dikabulkannya uang pengganti sebesar Rp17 miliar. Atas sejumlah pertimbangan tersebut, KPK mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.
”Jaksa KPK Siswhandono telah selesai menyerahkan memori banding terdakwa Rahmat Effendi melalui Kepaniteraan Khusus Pengadilan Tipikor Bandung,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (8/11/2022). Baca juga: Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp10,4 Miliar
Sejumlah pertimbangan tim jaksa mengajukan upaya hukum banding atas vonis yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Bandung terhadap Rahmat Effendi. Salah satunya, karena tidak terbuktinya pasal gratifikasi yang didakwakan tim jaksa terhadap Rahmat Effendi.
”Terkait pembuktian dakwaan penerimaan gratifikasi, terungkap fakta persidangan peran Rahmat Effendi meminta uang kepada instansi dan perusahaan, yang dilakukan secara langsung dan menggunakan jabatan atau kedudukannya selaku Wali Kota Bekasi,” ujarnya.
Ali juga menyoal pemberian uang pihak lain dalam pembangunan Masjid karena melihat yang meminta uang Rahmat Effendi selaku Wali kota Bekasi, bukan pihak panitia. Padahal, peran panitia pembangunan Masjid sebagai kepanjangan tangan untuk menerima uang.
Di samping itu, terkait tidak dikabulkannya uang pengganti sebesar Rp17 miliar. Atas sejumlah pertimbangan tersebut, KPK mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.
Lihat Juga :