BKSAP DPR Ingin Penghapusan Ketimpangan Kesehatan Jadi Prioritas di Asia-Pasifik
Rabu, 02 November 2022 - 01:28 WIB
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.Foto/Istimewa
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan perlunya penghapusan ketimpangan kesehatan di kawasan Asia-Pasifik menjadi prioritas, dan target ini memerlukan aspek keuangan yang memadai. Hal itu disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana pada pertemuan tahunan ke-30 Parlemen Asia Pacific di Bangkok, Thailand tanggal 26-29 Oktober 2022 lalu.
Putu mengatakan, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen HAM di level internasional. Termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
“Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Putu selaku Ketua/Chair pada Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group pada pertemuan tersebut, yang dikutip melalui keterangan pers, Selasa (1/11/2022).
Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030, yang membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
Putu mengatakan, hak untuk menikmati standar kesehatan telah disebutkan dalam instrumen HAM di level internasional. Termasuk Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia.
“Saya harus menggarisbawahi tanpa penduduk dan warga negara yang sehat, kita tidak akan mampu pembangunan sosial-ekonomi yang lebih maju. Saya percaya upaya mengurangi dan menghapus ketimpangan kesehatan harus menjadi agenda prioritas negara-negara di kawasan Asia-Pasifik,” kata Putu selaku Ketua/Chair pada Rapat Eksekutif Komite untuk ASEAN Group pada pertemuan tersebut, yang dikutip melalui keterangan pers, Selasa (1/11/2022).
Politisi Partai Demokrat ini menuturkan, target pemerataan kesehatan seperti yang ditetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 2030, yang membutuhkan sumber daya yang kuat termasuk dari aspek keuangan yang memadai.
Lihat Juga :