Partai Perindo Soroti Kasus Korupsi di Sektor Politik
Jum'at, 28 Oktober 2022 - 19:23 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun menyoroti berbagai kasus korupsi di sektor politik. Foto/MPI
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun menyoroti berbagai kasus korupsi di sektor politik. Ia melihat kontestasi elektoral atau Pemilu memang kerap diwarnai dengan berbagai permasalahan, salah satunya terkait korupsi.
"Saya melihat bahwa kontestasi elektoral kerap diwarnai dengan berbagai macam masalah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi," ujar Tama saat menghadiri Talkshow KPK Anti-Corruption Summit (ACS) yang bertema 'Mengawal Integritas Pemilu 2024' di Auditorium Lantai 1, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
Tama mengapresiasi upaya KPK dalam menjaga integritas dunia politik. Salah satunya, dengan menggandeng para akademisi, perguruan tinggi, hingga partai politik untuk menggaungkan nilai-nilai antikorupsi untuk Pemilu 2024.
"Ini yang kemudian juga dibahas oleh Pak Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) tadi, bahwa kemudian kenapa KPK masuk ke dalam dunia politik yang sebetulnya itu adalah wilayah dari KPU," jelas Tama.
"Karena tentu saja akan ada hubungan yang sangat banyak, sangat erat dengan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditangani KPK," imbuhnya.
Menurutnya, ada banyak kasus korupsi yang berkaitan sangat erat dengan persoalan di elektoral. Di mana, salah satu penyebabnya adalah pembiayaan politik yang tinggi hingga penggalangan dana. Sehingga, tak sedikit kepala daerah yang kemudian melakukan berbagai modus korupsi.
"Bentuknya beragam, ada mark up anggaran, pemberian izin usaha, jual beli jabatan di daerah hingga suap pemenangan sengketa Pilkada pada MK. Selanjutnya, ada beberapa informasi terkait beberapa kepala daerah dari Pak Nurul Ghufron," jelasnya.
Tama juga menilai perlu adanya penguatan serta perbaikan dalam proses rekrutmen calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024. Hal itu, kata Tama, penting dilakukan untuk menciptakan caleg yang berintegritas.
"Saya mewakili dari Partai Perindo lebih melihat bagaimana mekanisme di internal diperbaiki atau diperkuat," kata Tama.
"Saya melihat bahwa kontestasi elektoral kerap diwarnai dengan berbagai macam masalah, salah satunya adalah tindak pidana korupsi," ujar Tama saat menghadiri Talkshow KPK Anti-Corruption Summit (ACS) yang bertema 'Mengawal Integritas Pemilu 2024' di Auditorium Lantai 1, Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
Tama mengapresiasi upaya KPK dalam menjaga integritas dunia politik. Salah satunya, dengan menggandeng para akademisi, perguruan tinggi, hingga partai politik untuk menggaungkan nilai-nilai antikorupsi untuk Pemilu 2024.
"Ini yang kemudian juga dibahas oleh Pak Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) tadi, bahwa kemudian kenapa KPK masuk ke dalam dunia politik yang sebetulnya itu adalah wilayah dari KPU," jelas Tama.
"Karena tentu saja akan ada hubungan yang sangat banyak, sangat erat dengan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia yang ditangani KPK," imbuhnya.
Menurutnya, ada banyak kasus korupsi yang berkaitan sangat erat dengan persoalan di elektoral. Di mana, salah satu penyebabnya adalah pembiayaan politik yang tinggi hingga penggalangan dana. Sehingga, tak sedikit kepala daerah yang kemudian melakukan berbagai modus korupsi.
"Bentuknya beragam, ada mark up anggaran, pemberian izin usaha, jual beli jabatan di daerah hingga suap pemenangan sengketa Pilkada pada MK. Selanjutnya, ada beberapa informasi terkait beberapa kepala daerah dari Pak Nurul Ghufron," jelasnya.
Tama juga menilai perlu adanya penguatan serta perbaikan dalam proses rekrutmen calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2024. Hal itu, kata Tama, penting dilakukan untuk menciptakan caleg yang berintegritas.
"Saya mewakili dari Partai Perindo lebih melihat bagaimana mekanisme di internal diperbaiki atau diperkuat," kata Tama.
tulis komentar anda