Dua Tahun Tersisa, Bersiap Menghadapi Badai
Selasa, 18 Oktober 2022 - 16:59 WIB
Saat melangkah ke periode kedua, Presiden Jokowi memaparkan lima hal yang menjadi fokus kerja pemerintahan pada 2019-2024 bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Pertama, menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Kepala Negara hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
Kedua, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Presiden Jokowi ingin segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, pemerintah bersama DPR menerbitkan dua undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga langsung direvisi sekaligus.
Keempat, Presiden Jokowi melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.
Pertama, menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, Kepala Negara hendak membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta akan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama.
Kedua, pemerintah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tersebut menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
Ketiga, Presiden Jokowi ingin segala bentuk kendala regulasi disederhanakan, dan dipangkas. Dalam hal ini, pemerintah bersama DPR menerbitkan dua undang-undang (UU) besar, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga langsung direvisi sekaligus.
Keempat, Presiden Jokowi melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Tak hanya itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja juga diprioritaskan di samping memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang.
Lihat Juga :