Kasus Enembe Momentum Tata Ulang Otonomi Khusus Papua

Ini tentu bukan dana kecil. Langkah berani pemerintah sejak era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo ini jelas patut diapresiasi. Namun, jika dugaan penyelewengan dana otsus ini benar adanya, pemberian kelonggaran anggaran bukan menjadi jawaban tunggal.

Perhatian besar kepada Papua maupun Papua Barat adalah sebuah keniscayaan dalam upaya pemerataan keadilan pembangunan di Indonesia. Namun, upaya ini tidak sesederhana rumusan-rumusan di atas meja rapat.

Di lapangan, triliunan uang yang dikirim ke Papua diduga kuat menguap. Indikasi ini dikuatkan dengan masih tingginya kemiskinan masyarakat setempat. Kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan yang tak berkesudahan inilah seolah menjadi kompor kecemburuan sosial di Papua hingga kini.

Kita tentu mengakui bahwa ada banyak perubahan seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pasar, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga bangunan layanan publik di Papua. Namun, jika triliunan anggaran pusat benar-benar bisa terserap dengan maksimal sesuai peruntukannya, tentu akan memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat Papua.

Kasus dugaan korupsi Lukas Enembe dan besarnya anggaran otsus Papua ini bisa saja dipahami dua hal yang berbeda. Namun sangat mungkin antara dua masalah ini memiliki hubungan erat atau saling berkelindan. Lebih-lebih, sekitar separuh dari dana otsus Rp1.092 triliun tersebut penggunaannya di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe (2013 hingga sekarang).