OTT Hakim Agung dan Pudarnya Wibawa Hukum
Jum'at, 23 September 2022 - 18:22 WIB
Tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia menemui jalan terjal. Tidak jarang aparat penegak hukum justru yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari pihak yang berperkara. (KORAN SINDO/Wawan Bastian)
UPAYA penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia terancam gagal. Hingga saat ini aparat hukum kita belum juga mampu menghentikan laju korupsi yang terjadi di Tanah Air.
Bahkan, tidak jarrang aparat hukum sendiri yang berkhianat dan menjadi pelaku dalam tidak pidana korupsi tersebut. Kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan oknum hakim agung
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta dan Semarang pada Kamis (22/9/2022), petugas dari lembaga antirasuah berhasil mengamankan hakim MA beserta barang bukti berupa uang yang kini masih dihitung jumlahnya. Penangkapan hakim oleh KPK bukan baru kali ini saja. Sebelumnya, KPK telah berhasil menjebloskan hakim-hakim nakal yang diduga kuat terlibat jual beli perkara.
KPK maupun aparat berwenang lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung juga telah berhasil membekuk aparat hukum, tidakbhanya oknum hakim, melainkan juga kalangan kepolisian, jaksa, Komisi Yudisial (KY), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Sehingga dengan kenyataan tersebut bisa dikatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh lagi dilakukan secara biasa-biasa saja. Perlu upaya yang luar biasa agar penegakan kasus korupsi benar-benar memberikan hasil yang nyata.
Apakah dengan dibentuknya KPK sejak 2002 pemberantasan kasus korupsi hilang? Tidak juga. Hingga 20 tahun berselang, kita masih sering mendengar berita-berita penangkapan para pejabat negara yang terlibat kasus korupsi baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif.
Jadi penegakan hukum kasus korupsi seakan tidak punya taji yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain. Selama pemberantasan korupsi tak bisa memberikan efek jera sampai kapan pun korupsi akan terus menjadi masalah serius negara ini.
Ada sejumlah faktor mengapa penegakan hukum kasus korupsi terkesan tidak bertaji. Pertama, lagi-lagi soal vonis yang diberikan para hakim cenderung masih terlalu rendah untuk kelas kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi.
Kalau kita merujuk data yang dibeberkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2021 saja, rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya sekitar 3 tahun 5 bulan penjara. Angka itu merupakan rata-rata dari akumulasi vonis dari kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2021.
Bahkan, tidak jarrang aparat hukum sendiri yang berkhianat dan menjadi pelaku dalam tidak pidana korupsi tersebut. Kasus terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan oknum hakim agung
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Jakarta dan Semarang pada Kamis (22/9/2022), petugas dari lembaga antirasuah berhasil mengamankan hakim MA beserta barang bukti berupa uang yang kini masih dihitung jumlahnya. Penangkapan hakim oleh KPK bukan baru kali ini saja. Sebelumnya, KPK telah berhasil menjebloskan hakim-hakim nakal yang diduga kuat terlibat jual beli perkara.
KPK maupun aparat berwenang lain seperti Polri dan Kejaksaan Agung juga telah berhasil membekuk aparat hukum, tidakbhanya oknum hakim, melainkan juga kalangan kepolisian, jaksa, Komisi Yudisial (KY), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Sehingga dengan kenyataan tersebut bisa dikatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh lagi dilakukan secara biasa-biasa saja. Perlu upaya yang luar biasa agar penegakan kasus korupsi benar-benar memberikan hasil yang nyata.
Apakah dengan dibentuknya KPK sejak 2002 pemberantasan kasus korupsi hilang? Tidak juga. Hingga 20 tahun berselang, kita masih sering mendengar berita-berita penangkapan para pejabat negara yang terlibat kasus korupsi baik dari kalangan eksekutif maupun legislatif.
Jadi penegakan hukum kasus korupsi seakan tidak punya taji yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat lain. Selama pemberantasan korupsi tak bisa memberikan efek jera sampai kapan pun korupsi akan terus menjadi masalah serius negara ini.
Ada sejumlah faktor mengapa penegakan hukum kasus korupsi terkesan tidak bertaji. Pertama, lagi-lagi soal vonis yang diberikan para hakim cenderung masih terlalu rendah untuk kelas kejahatan luar biasa seperti kasus korupsi.
Kalau kita merujuk data yang dibeberkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang 2021 saja, rata-rata vonis yang dijatuhkan hanya sekitar 3 tahun 5 bulan penjara. Angka itu merupakan rata-rata dari akumulasi vonis dari kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2021.
tulis komentar anda