PKS Anggap Pernyataan SBY Peringatan agar Masyarakat Waspada
Senin, 19 September 2022 - 16:19 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai pernyataan SBY soal indikasi kecurangan di Pemilu 2024 adalah peringatan agar masyarakat waspada. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) mengganggap pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang menyebut ada indikasi kecurangan di Pemilu 2024 adalah pengingat bagi semua pihak. Masyarakat diajak untuk waspada dengan potensi kecurangan di lapangan.
"Pernyataan Pak SBY bahwa ada peluang pemilu tidak jujur bagus sekali, membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Menurut Mardani, kewaspadaan itu perlu dibangun di tengah munculnya isu tiga periode masa jabatan presiden dan juga pencalonan presiden yang sudah menjabat 2 periode menjadi calon wakil presiden (cawapres). Anggota Komisi II DPR ini membuka kemungkinan ada aktor yang akan membuat pemilu menjadi tidak jujur dan adil (jurdil).
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil. Pak SBY bagus peringatan buat kita semua," kata Mardani.
Sebelumnya, SBY menyatakan akan turun gunung karena ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan berjalan tidak jujur dan adil. Hal itu disampaikan Presiden ke-6 RI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya dalam video akun tiktok Partai Demokrat.
Dari informasi yang dia peroleh, Partai Demokrat juga tidak akan diberikan kesempatan mengajukan capres dan cawapres. Hal itu disebabkan karena Partai Demokrat oposisi. Termasuk juga dengan partai lainnya yang berkoalisi dengan Demokrat.
"Jahat bukan?, Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga Rakyat," tegasnya.
"Dan ingat selama sepuluh tahun dulu, kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
"Pernyataan Pak SBY bahwa ada peluang pemilu tidak jujur bagus sekali, membuat kita semua waspada karena di lapangan memang masih ditemukan kecurangan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).
Menurut Mardani, kewaspadaan itu perlu dibangun di tengah munculnya isu tiga periode masa jabatan presiden dan juga pencalonan presiden yang sudah menjabat 2 periode menjadi calon wakil presiden (cawapres). Anggota Komisi II DPR ini membuka kemungkinan ada aktor yang akan membuat pemilu menjadi tidak jujur dan adil (jurdil).
Baca juga: Sebut Ada Tanda-tanda Pemilu 2024 Tidak Jurdil, SBY Putuskan untuk Turun Gunung
"Kemungkinan ada aktor atau usaha untuk membuat pemilu tidak jurdil. Pak SBY bagus peringatan buat kita semua," kata Mardani.
Sebelumnya, SBY menyatakan akan turun gunung karena ada tanda-tanda Pemilu 2024 akan berjalan tidak jujur dan adil. Hal itu disampaikan Presiden ke-6 RI saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat, 16 September 2022.
"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka. Dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujarnya dalam video akun tiktok Partai Demokrat.
Dari informasi yang dia peroleh, Partai Demokrat juga tidak akan diberikan kesempatan mengajukan capres dan cawapres. Hal itu disebabkan karena Partai Demokrat oposisi. Termasuk juga dengan partai lainnya yang berkoalisi dengan Demokrat.
"Jahat bukan?, Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga Rakyat," tegasnya.
"Dan ingat selama sepuluh tahun dulu, kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY.
Lihat Juga: 4 Kapolri Sebelum Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ada yang Menjabat di Era SBY dan Jokowi
(abd)
tulis komentar anda