Reshuffle Kabinet Dinilai Sulit Hindari Tarik Menarik Kepentingan Partai
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:57 WIB
Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo mengatakan jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat belum saatnya menarik Partai Demokrat, PKS dan PAN ke dalam pemerintahan. Foto/SINDOphoto
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat belum saatnya menarik Partai Demokrat, PKS dan PAN masuk ke dalam pemerintahan.
"Melakukan reshuffle tentu harus mempertimbangkan dampak politiknya, bukan asal reshuffle," tutur Karyono saat dihubungi SINDOnews, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: Penambahan 1.624 Kasus, Positif COVID-19 Kini Mencapai 59.394 Orang)
Menurut Karyono, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi realitas politiknya dalam pelaksanaan reshuffle tetap mempertimbangkan kepentingan politik partai koalisi. Karena, kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh sejumlah partai koalisi yang perwakilan kadernya masuk dalam kabinet.
Maka itu, Karyono menyebut, jika nantinya terjadi reshuffle kabinet, sulit bagi Jokowi menghindari tarik menarik kepentingan partai. Karena kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak dibentuk oleh "single majority party" yang membuat kepala pemerintahan lebih leluasa dalam melakukan reshuffle.
Karenanya pilihan yang paling realistis, jika terjadi reshuffle, presiden akan mengganti menteri yang kinerjanya buruk dengan mempertimbangkan usulan partai. Atas pertimbangan tersebut, maka peluang Demokrat, PKS dan PAN kecil kemungkinan untuk masuk kabinet. (Baca juga: Dokter RSPAD Sebut Pasien COVID-19 Sembuh Bisa Terinfeksi Lagi)
"Mungkin, yang agak sedikit punya peluang adalah PAN karena partai ini hubungannya cukup mesra dengan pemerintah. Meski demikian, untuk membangun keseimbangan politik lebih baik, PAN, PKS dan Demokrat berada di luar pemerintahan, agar ada kontrol bagi pemerintah," tandasnya.
"Melakukan reshuffle tentu harus mempertimbangkan dampak politiknya, bukan asal reshuffle," tutur Karyono saat dihubungi SINDOnews, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: Penambahan 1.624 Kasus, Positif COVID-19 Kini Mencapai 59.394 Orang)
Menurut Karyono, meskipun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, tetapi realitas politiknya dalam pelaksanaan reshuffle tetap mempertimbangkan kepentingan politik partai koalisi. Karena, kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh sejumlah partai koalisi yang perwakilan kadernya masuk dalam kabinet.
Maka itu, Karyono menyebut, jika nantinya terjadi reshuffle kabinet, sulit bagi Jokowi menghindari tarik menarik kepentingan partai. Karena kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tidak dibentuk oleh "single majority party" yang membuat kepala pemerintahan lebih leluasa dalam melakukan reshuffle.
Karenanya pilihan yang paling realistis, jika terjadi reshuffle, presiden akan mengganti menteri yang kinerjanya buruk dengan mempertimbangkan usulan partai. Atas pertimbangan tersebut, maka peluang Demokrat, PKS dan PAN kecil kemungkinan untuk masuk kabinet. (Baca juga: Dokter RSPAD Sebut Pasien COVID-19 Sembuh Bisa Terinfeksi Lagi)
"Mungkin, yang agak sedikit punya peluang adalah PAN karena partai ini hubungannya cukup mesra dengan pemerintah. Meski demikian, untuk membangun keseimbangan politik lebih baik, PAN, PKS dan Demokrat berada di luar pemerintahan, agar ada kontrol bagi pemerintah," tandasnya.
(kri)
tulis komentar anda