RUU PKS Penting, ICJR: Banyak Korban Kekerasan Seksual Tak Terlindungi
Kamis, 02 Juli 2020 - 12:09 WIB
“Biaya visum et repertum dan pengobatan yang dijalani perempuan dan anak korban kekerasan tidak ditanggung negara. Awal Januari 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan mengisi kekosongan dalam pembiayaan visum dan pengobatan luka kekerasan,” tuturnya. (Baca juga: Korban Kekerasan Seksual Terus Meningkat, RUU PKS Mendesak Diundangkan)
Erasmus menjelaskan Kementerian PPPA akan menggunakan dana dekonsentrasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau dana alokasi khusus. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangannya.
Alasan ketiga, belum ada mekanisme komprehensif terkait perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Formulasi hak korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan banyak lembaga. Hal tersebut menyebabkan permasalahan hak korban menjadi tidak terkoordinasi dan komprehensif. “Penanganan korban kekerasan seksual jelas kompleks dan sulit, maka memerlukan peran negara. Jika negara menyerah karena kesulitan itu, korban akan menjadi korban untuk kesekian kalinya,” ucapnya.
Erasmus menjelaskan Kementerian PPPA akan menggunakan dana dekonsentrasi di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atau dana alokasi khusus. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangannya.
Alasan ketiga, belum ada mekanisme komprehensif terkait perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Formulasi hak korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan banyak lembaga. Hal tersebut menyebabkan permasalahan hak korban menjadi tidak terkoordinasi dan komprehensif. “Penanganan korban kekerasan seksual jelas kompleks dan sulit, maka memerlukan peran negara. Jika negara menyerah karena kesulitan itu, korban akan menjadi korban untuk kesekian kalinya,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :