KPU Belum Terima Pemberitahuan Resmi Pergantian Ketua Umum PPP

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) belum menerima pemberitahuan resmi mengenai adanya pergantian ketua umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ). KPU akan menunggu pemberitahuan resmi dari kepengurusan partai berlambang kakbah itu.

“Sehingga nanti KPU nanti akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022)

Dia mengungkapkan pergantian pengurus PPP juga pernah terjadi pada Pemilu 2019. KPU RI saat itu berpatokan pada surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).





"Tahapannya setelah ada perubahan melaporkan secara resmi ke KPU. Kalau ada perubahan ya disampaikannya pada saat perbaikan dokumen partai politik ini," jelas Hasyim.

Hingga saat ini, Hasyim Asy'ari mengaku mengetahui adanya pergantian ketua umum PPP itu dari pemberitaan media massa. "Namun karena KPU baru mengetahui dari pemberitaan media. KPU baru akan merespons kalau ada pemberitahuan resmi, sementara seperti itu," pungkasnya.

Diketahui, pimpinan dari tiga Majelis di PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan DPP PPP memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum PPP. Muhammad Mardiono ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa