Respons Gerindra Terkait Sandiaga dan Pilpres 2024
Jum'at, 02 September 2022 - 07:08 WIB
Saat menerima dukungan dari PPP Yogyakarta pada Selasa (30/8/2022), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kesiapannya untuk menjadi peserta Pilpres 2024. Foto/Dok/Kemenparekraf
JAKARTA - Saat menerima dukungan dari PPP Yogyakarta pada Selasa (30/8/2022), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan kesiapannya untuk menjadi peserta Pilpres 2024.
Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pencalonan seseorang sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.
Di mana hal ini selama memenuhi syarat, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Begini bahwa kemudian soal pencapresan itu kan hak yang dilindungi atau kemudian hak yang diberikan oleh konstitusi, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Pemilu tentunya," kata Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Jumat (2/9/2022).
Baca juga: Survei Ungkap Elektabilitas Sandiaga Jadi Cawapres di 2024 Belum Tersaingi
Wakil Ketua DPR ini merespons soal Sandiaga dicalonkan atau bersilaturahmi dengan partai lain, menurut Dasco, penjajakan yang dilakukan Sandi karena yang bersangkutan merasa sudah siap, sehingga melakukan langkah-langkah politik.
"Saya pikir soal penjajakan-penjajakan itu ya mungkin karena Pak Sandi ingin coba menjajaki dan karena dia sudah siap tentunya akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Sandi, itu Pak Sandi yang tahu," ujarnya.
Dasco menuturkan, Gerindra sendiri tidak bisa melarang hal-hal yang berkaitan dengan hak politik seseorang.
"Ya kami kan enggak bisa melarang kalau hak hak politik seseorang mau maju, tapi kan kemudian nanti ada aturan dan etik-etika yang bersih gitu," ucap Dasco.
Menanggapi hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pencalonan seseorang sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.
Di mana hal ini selama memenuhi syarat, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
"Begini bahwa kemudian soal pencapresan itu kan hak yang dilindungi atau kemudian hak yang diberikan oleh konstitusi, sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan UU Pemilu tentunya," kata Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang dikutip Jumat (2/9/2022).
Baca juga: Survei Ungkap Elektabilitas Sandiaga Jadi Cawapres di 2024 Belum Tersaingi
Wakil Ketua DPR ini merespons soal Sandiaga dicalonkan atau bersilaturahmi dengan partai lain, menurut Dasco, penjajakan yang dilakukan Sandi karena yang bersangkutan merasa sudah siap, sehingga melakukan langkah-langkah politik.
"Saya pikir soal penjajakan-penjajakan itu ya mungkin karena Pak Sandi ingin coba menjajaki dan karena dia sudah siap tentunya akan ada langkah politik yang diambil oleh Pak Sandi, itu Pak Sandi yang tahu," ujarnya.
Dasco menuturkan, Gerindra sendiri tidak bisa melarang hal-hal yang berkaitan dengan hak politik seseorang.
"Ya kami kan enggak bisa melarang kalau hak hak politik seseorang mau maju, tapi kan kemudian nanti ada aturan dan etik-etika yang bersih gitu," ucap Dasco.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda