Wacana Reshuffle Murni Alasan Kinerja, Jokowi Tak Perlu Tambah Parpol Koalisi
Rabu, 01 Juli 2020 - 11:34 WIB
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika Jokowi akhirnya merombak kabinetnya, hal itu murni alasan kinerja para menteri. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tampak kesal dan marah terhadap kinerja menteri kabinet dalam menangani virus Corona menjadi perhatian publik. Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu juga sempat mengancam melakukan reshuffle kabinet untuk alasan perbaikan penanganan Covid-19.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika Jokowi akhirnya merombak kabinetnya, hal itu murni alasan kinerja para menteri. Sehingga, reshuffle nanti diyakini tak sampai memunculkan isu penambahan partai koalisi di luar koalisi pemerintahan yang sudah ada. "Karena stabilitas politik cukup terkendali. Kecuali tak kondusif seperti periode awal jokowi," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (1/7/2020). (Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi)
Analis Politik asal UIN Jakarta ini menegaskan, isu resuffe kali ini murni karena para pembantu presiden tersebut tak maksimal bekerja menangani Corona, dan bukan alasan politik akomodasi. Sehingga partai-partai yang saat ini di luar pemerintahan seperti PKS, Demokrat dan PAN akan merasa sadar diri untuk konsisten di luar pemerintahan. "Tinggal cari pengganti (menteri) yang bisa kerja dengan extraordinary," ujarnya. (Baca juga: Ini Kriteria Menteri yang Berpotensi Dicopot Jokowi)
Diketahui, dalam pemerintahan Jokowi di periode pertama terjadi reshuffle kabinet. Saat itu, PAN yang berada di luar pemerintahan berhasil masuk menjadi bagian koalisi dan mendapatkan posisi Menpan RB. Sedangkan koalisi Jokowi di periode kedua ini dinilai sudah cukup gemuk. Hal itu tampak dari bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan. (Rakhmat)
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, jika Jokowi akhirnya merombak kabinetnya, hal itu murni alasan kinerja para menteri. Sehingga, reshuffle nanti diyakini tak sampai memunculkan isu penambahan partai koalisi di luar koalisi pemerintahan yang sudah ada. "Karena stabilitas politik cukup terkendali. Kecuali tak kondusif seperti periode awal jokowi," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Rabu (1/7/2020). (Baca juga: Ramai Isu Reshuffle, PKS Tetap Memilih Oposisi)
Analis Politik asal UIN Jakarta ini menegaskan, isu resuffe kali ini murni karena para pembantu presiden tersebut tak maksimal bekerja menangani Corona, dan bukan alasan politik akomodasi. Sehingga partai-partai yang saat ini di luar pemerintahan seperti PKS, Demokrat dan PAN akan merasa sadar diri untuk konsisten di luar pemerintahan. "Tinggal cari pengganti (menteri) yang bisa kerja dengan extraordinary," ujarnya. (Baca juga: Ini Kriteria Menteri yang Berpotensi Dicopot Jokowi)
Diketahui, dalam pemerintahan Jokowi di periode pertama terjadi reshuffle kabinet. Saat itu, PAN yang berada di luar pemerintahan berhasil masuk menjadi bagian koalisi dan mendapatkan posisi Menpan RB. Sedangkan koalisi Jokowi di periode kedua ini dinilai sudah cukup gemuk. Hal itu tampak dari bergabungnya Gerindra ke dalam pemerintahan. (Rakhmat)
(cip)
Lihat Juga :
tulis komentar anda