Mendagri Minta Pemda Segera Terapkan Program E Katalog Lokal
Rabu, 24 Agustus 2022 - 22:01 WIB
“Produk dalam negeri itu tidak kalah dengan produk impor dan produk UMKM-koperasi bisa membangkitkan usaha dalam negeri atau sektor riil. Jadi selain afirmasi yang 40%, pemda bisa menggunakan sebanyak-banyaknya produk UMKM,” tuturnya.
Baca juga: Mendagri Pimpin Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI dari Pulau Rote
Tito menegaskan sudah menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendata pemda yang sudah dan belum melaksanakan program E-Katalog Lokal. “Saya sudah kirimkan surat untuk pemda yang transaksi E-Katalog Lokalnya masih rendah, pemda yang belanja pembangunan menggunakan E-Katalog Lokal masih nol. Kalau perlu kita akan ekspose agar masyarakat melihat kepala daerah mana yang tidak bisa bekerja,” katanya.
Mantan Kapolri ini menuturkan salah satu masalahnya di pemda adalah keterlambatan proses lelang, makanya pemerintah pusat membuat E-Katalog Lokal untuk mempermudah dan lebih efisien bagi pemda dalam membelanjakan uang pembangunan.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas yang menjadi keynote speech dengan materi bertema “Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembentukan E-Katalog Lokal Dalam Mendorong Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Koperasi dan UKM untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah serta Investasi Daerah” menyebut, masih ada 240 pemda yang transaksi E-Katalog Lokal dalam angka nol.
Padahal tahapan dalam proses bisnis penayangan produk di E-Katalog Lokal sudah dikurangi. “Sebelumnya, untuk tahapan tersebut ada delapan, kini hanya tinggal dua tahapan. Jadi, tahapan hanya aplikasi SIKAP dan aplikasi E-Katalog yang keduanya terintegrasi,” kata Azwar Anas.
Baca juga: Mendagri Pimpin Upacara HUT ke-77 Kemerdekaan RI dari Pulau Rote
Tito menegaskan sudah menjadi tugas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendata pemda yang sudah dan belum melaksanakan program E-Katalog Lokal. “Saya sudah kirimkan surat untuk pemda yang transaksi E-Katalog Lokalnya masih rendah, pemda yang belanja pembangunan menggunakan E-Katalog Lokal masih nol. Kalau perlu kita akan ekspose agar masyarakat melihat kepala daerah mana yang tidak bisa bekerja,” katanya.
Mantan Kapolri ini menuturkan salah satu masalahnya di pemda adalah keterlambatan proses lelang, makanya pemerintah pusat membuat E-Katalog Lokal untuk mempermudah dan lebih efisien bagi pemda dalam membelanjakan uang pembangunan.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas yang menjadi keynote speech dengan materi bertema “Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembentukan E-Katalog Lokal Dalam Mendorong Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Koperasi dan UKM untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah serta Investasi Daerah” menyebut, masih ada 240 pemda yang transaksi E-Katalog Lokal dalam angka nol.
Padahal tahapan dalam proses bisnis penayangan produk di E-Katalog Lokal sudah dikurangi. “Sebelumnya, untuk tahapan tersebut ada delapan, kini hanya tinggal dua tahapan. Jadi, tahapan hanya aplikasi SIKAP dan aplikasi E-Katalog yang keduanya terintegrasi,” kata Azwar Anas.
Lihat Juga :