Mendagri Minta Pemda Segera Terapkan Program E Katalog Lokal

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas yang menjadi keynote speech dengan materi bertema “Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembentukan E-Katalog Lokal Dalam Mendorong Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Koperasi dan UKM untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah serta Investasi Daerah” menyebut, masih ada 240 pemda yang transaksi E-Katalog Lokal dalam angka nol.

Padahal tahapan dalam proses bisnis penayangan produk di E-Katalog Lokal sudah dikurangi. “Sebelumnya, untuk tahapan tersebut ada delapan, kini hanya tinggal dua tahapan. Jadi, tahapan hanya aplikasi SIKAP dan aplikasi E-Katalog yang keduanya terintegrasi,” kata Azwar Anas.

Namun, mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan meskipun demikian masih ada pemda yang belum menayangkan produk di E-Katalog Lokal, yakni ada 59 pemda, sedangkan selebihnya yang 474 pemda sudah tayang produk.

“Demikian juga pemda yang belum melakukan transaksi E-Katalog Lokal masih ada, yakni tercatat 347 pemda yang transaksinya masih di angka nol, sedangkan sisanya yang sudah transaksi ada 195 pemda,” jelasnya.

Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan berharap pemda yang belum memanfaatkan E-Katalog dalam bertransaksi untuk belanja pembangunan segera merealisasikannya.

Saat ini, lanjutnya, baru ada 19 juta UMKM yang sudah dalam ekosistem digital dan di antaranya sudah masuk dalam E-Katalog Lokal pada 2022. “Pada 2024 diharapkan jumlah UMKM dengan ekosistem digital ini bisa mencapai 30 juta usaha, sehingga kebutuhan pemda untuk belanja pembangunan bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Sutan Riska menyatakan, APN 2022 Expo and Forum yang bekerja sama dengan PT Nusindo Rekatama Semesta ini menjadi salah satu ajang mempertemukan pemda dengan para vendor dan memberikan informasi mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan sistem E-Katalog Lokal.