Teken Kesepakatan, Organisasi Kemanusiaan Diharapkan Jaga Akuntabilitas dan Amanah

Selasa, 23 Agustus 2022 - 19:54 WIB
Kemenko PMK mendukung kode etik dalam gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI). FOTO/IST
JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendukung kode etik dalam gerakan kemanusiaan yang diinisiasi oleh Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (APKI). Anggota APKI sepakat menerapkan Kode Etik Kemanusiaan bersama dengan kaidah-kaidah spesifik yang sudah ada di masing-masing organisasi.

Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap mengatakan, komitmen ini sebagai pilar akuntabilitas tindakan kemanusiaan di antara organisasi masyarakat sipil, karena mereka berkiprah dalam suatu ekosistem yang melibatkan tanggung jawab moral.



"Profesional dalam pengelolaan bantuan kemanusiaan dari para donor di satu sisi, dan penyampaian bantuan secara bermartabat kepada komunitas yang memerlukannya pada sisi yang lain," kata Nelwan di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Nelwan mendukung pernyataan komitmen APKI itu. Pasalnya, kedermawanan dan semangat kerelawanan senantiasa diperlukan. "Ini bisa berlangsung dengan baik selama para pekerja kemanusiaan mendapat kepercayaan publik dan dalam kaitan itu diperlukan sikap, kompetensi, dan komitmen terhadap akuntabilitas," katanya.

Sudah ada lima lembaga yang telah berkolaborasi dengan Kemenko PMK terkait penanganan pandemi Covid-19 yang lalu. Namun Nelwan tidak menyebutkan lembaganya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!