Ketua Fraksi PKS: Kemarahan Jokowi Wajar, Itu Suara Kami sejak Awal
Selasa, 30 Juni 2020 - 13:48 WIB
Kemarahan Presiden Jokowi kepada para menteri karena lambat dalam merespons pelaksanaan program penanganan Corona, dimaklumi Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menteri karena dinilai lambat dalam merespons pelaksanaan program penanganan virus Corona (Covid-19), bisa dimaklumi oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini.
(Baca juga: Soal Nasib Kader di Kabinet, Gerindra: Kami Serahkan kepada Pak Presiden)
"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli, Selasa (30/6/2020).
PKS misalnya lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan Corona, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.
(Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19)
Bahkan, Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat. Meski demikian, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya.
Menurut Jazuli, posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid-19. Rakyat juga mau Pemerintan hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secara ekonomi, terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," terangnya.
Kemarahan Presiden mudah-mudahan bisa direspons cepat oleh pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. "Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.
(Baca juga: Soal Nasib Kader di Kabinet, Gerindra: Kami Serahkan kepada Pak Presiden)
"Kami bisa maklumi karena Fraksi PKS sebagai oposisi di parlemen merasakan hal yang sama, dan hal itu sudah kami suarakan sebagai bentuk peringatan dini atau early warning jauh-jauh hari. Karena itu juga yang dirasakan oleh rakyat," kata Jazuli, Selasa (30/6/2020).
PKS misalnya lanjut Jazuli, sejak awal mengkritisi lambatnya penetapan status kedaruratan Corona, lambatnya distribusi APD, kesiapan alat tes, tidak sinkronnya komunikasi dan manajemen bencana, tidak reliablenya data, tidak tepat sasaran bansos, kartu prakerja, kecilnya stimulus UMKM, dan lain-lain.
(Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Belanjakan APBD untuk Tangani Covid-19)
Bahkan, Fraksi PKS secara khusus minta dengan tegas agar iuran BPJS tidak naik, sebaliknya harga BBM turun sebagai bentuk keberpihakan sensitivitas Pemerintah kepada rakyat. Meski demikian, Jazuli Juwaini mengatakan bahwa Fraksi PKS tidak mau mencampuri urusan manajemen kabinet di mana Presiden sebagai leadernya.
Menurut Jazuli, posisi PKS menyuarakan perasaan dan aspirasi rakyat yang kesulitan di masa pandemi dan kebingungan dengan kebijakan Pemerintah yang kadang tidak sinkron.
"Rakyat hanya ingin tahu Pemerintah bekerja cepat dan tanggap dalam menangani Covid-19. Rakyat juga mau Pemerintan hadir seutuhnya dalam membantu beban ekonomi rakyat yang terdampak secara ekonomi, terutama rakyat kecil dan sektor UMKM," terangnya.
Kemarahan Presiden mudah-mudahan bisa direspons cepat oleh pembantunya dan ditunjukkan dengan kinerja yang dirasakan langsung oleh rakyat. "Jadi tidak boleh berhenti hanya marah-marah, rakyat tidak perlu tahu hal itu karena yang penting bagi rakyat pembuktiannya di lapangan," pungkas Jazuli.
(maf)
tulis komentar anda