Kementerian ATR/BPN Komitmen Beri Perlindungan dan Jamin Kepastian Hukum Aset Muhammadiyah
Kamis, 11 Agustus 2022 - 15:07 WIB
"Kita akan kebut target ini, termasuk asetnya Muhammadiyah, sehingga semuanya bisa di-cover dengan sertifikat. Semua kepentingan ini demi Indonesia Emas 2045-2050. Menyongsong sumber daya manusia yang unggul," terangnya.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengutarakan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran yang telah mendukung penataan aset yang dimiliki demi kepentingan bangsa.
"Muhammadiyah dengan seluruh aset tanah dan lahannya tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi dengan MoU ini. Muhammadiyah seluruh asetnya bukan milik perorangan, tapi perserikatan. Sehingga, akuntabilitasnya InsyaaAllah sangat tinggi," paparnya.
Adapun penandatanganan MoU dengan PP Muhammadiyah ini turut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; serta juga jajaran dari PP Muhammadiyah.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengutarakan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran yang telah mendukung penataan aset yang dimiliki demi kepentingan bangsa.
"Muhammadiyah dengan seluruh aset tanah dan lahannya tentu akan lebih mudah melakukan konsolidasi dengan MoU ini. Muhammadiyah seluruh asetnya bukan milik perorangan, tapi perserikatan. Sehingga, akuntabilitasnya InsyaaAllah sangat tinggi," paparnya.
Adapun penandatanganan MoU dengan PP Muhammadiyah ini turut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.
Acara ini juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, R.B. Agus Widjayanto; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suyus Windayana; serta juga jajaran dari PP Muhammadiyah.
(maf)
tulis komentar anda